JAKARTA, TRIKPOS.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menargetkan 1.000 usaha mikro dan kecil (UMK) mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal. Program ini menjadi langkah pemerintah daerah memperkuat daya saing produk lokal sekaligus memperluas akses pelaku usaha ke pasar nasional maupun internasional.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab OKI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki mengatakan, sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong UMK berkembang dan naik kelas. Menurutnya, pelaku usaha kecil membutuhkan dukungan konkret agar mampu memenuhi standar produk dan bersaing di tengah persaingan pasar.
Dari target 1.000 UMK, Pemkab OKI memprioritaskan fasilitasi terhadap 500 pelaku usaha pada tahap awal. Bahkan, pemerintah daerah berharap target awal tersebut dapat direalisasikan pada tahun ini.
“Kami ingin mempercepat program halal dari tingkat bawah, terutama segmen usaha mikro dan kecil. Masyarakat perlu kita fasilitasi agar mendapatkan sertifikat halal sehingga menjadi daya ungkit bagi usaha mereka untuk naik kelas,” ujar Muchendi.
Ia menegaskan, pembiayaan sertifikasi halal tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemkab OKI akan menggandeng sejumlah lembaga KUD untuk membantu pembiayaan program tersebut.
Selain itu, perusahaan yang beroperasi di wilayah OKI juga didorong berpartisipasi melalui dukungan pembiayaan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku UMK yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menurut Muchendi, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar program tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama dalam memperkuat ekonomi masyarakat.
“Kami telah menugaskan Dinas UMKM dan perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses ini. Kami berharap BPJPH dapat bersama-sama membantu mewujudkan target awal 500 UMK pada tahun ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengapresiasi langkah Pemkab OKI yang memberikan perhatian terhadap kebutuhan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil.
Ia menilai, sertifikasi halal kini bukan sekadar identitas keagamaan, melainkan telah menjadi salah satu standar penting dalam perdagangan global. Kepemilikan sertifikat halal juga memberikan kepastian kepada konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap pentingnya produk halal. Halal bukan hanya identitas keagamaan, tetapi sudah menjadi kebutuhan pasar dunia. Apa yang dilakukan Pemkab OKI ini patut menjadi contoh dan diikuti pemerintah daerah lainnya,” ujar Ahmad Haikal.
Ia berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan dan fasilitasi nyata sehingga semakin banyak UMK yang mampu memenuhi standar halal.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah melalui edukasi, pendampingan, dan pembiayaan akan mempermudah pelaku usaha memenuhi ketentuan jaminan produk halal sekaligus meningkatkan kualitas produk.
Upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Dengan target 1.000 UMK, Pemkab OKI berharap semakin banyak produk lokal memiliki legalitas halal, memperoleh kepercayaan konsumen, dan mampu menembus pasar yang lebih luas.
Laporan : Andi Burlian
