PALEMBANG, TRIKPOS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai memperkuat sistem pengelolaan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk mencegah perbedaan data, menghindari duplikasi informasi, sekaligus memastikan kebijakan pembangunan disusun berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan tersebut menjadi fokus dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang di Ruang Parameswara, Kantor Pemkot Palembang, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026, dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim. Bimtek ini melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Palembang.
Aprizal menilai, persoalan ketidaksamaan data antar-OPD tidak boleh dianggap sepele. Sebab, data yang tidak sinkron dapat berdampak pada penyusunan program, pengambilan keputusan, hingga efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Karena itu, seluruh perangkat daerah dituntut memiliki kesamaan standar dalam menghasilkan dan mengelola data sektoral.
“Melalui sinergi ini, kita berharap tidak ada lagi perbedaan data antar-Perangkat Daerah untuk indikator yang sama, tidak terjadi duplikasi pengumpulan data, serta setiap data yang dihasilkan memiliki standar, metadata, dan kualitas yang jelas,” tegas Aprizal.
Ia menegaskan, penguatan statistik sektoral merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Dalam implementasinya, Diskominfo Kota Palembang bertugas sebagai Wali Data, sementara BPS berperan sebagai Pembina Data Statistik.
Aprizal juga meminta seluruh peserta Bimtek menjalankan empat langkah strategis. Pertama, setiap OPD wajib memastikan data sektoral dikelola secara akurat sesuai tugas dan fungsinya.
Kedua, menerapkan standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, dan data induk secara konsisten. Ketiga, memperkuat koordinasi antara Produsen Data, Wali Data, dan Pembina Data.
Keempat, memastikan materi dan pengetahuan yang diperoleh selama Bimtek benar-benar diterapkan di lingkungan kerja masing-masing.
“Saya berharap seluruh peserta tidak hanya memahami materi yang disampaikan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Palembang, Kemas Haikal, S.Kom., M.A.P., mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda peningkatan kapasitas aparatur, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas statistik sektoral dan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Palembang.
Menurut Haikal, keberhasilan pengelolaan data sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan hingga pemanfaatan data.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan statistik sektoral, sekaligus mendorong pemenuhan standar kualitas data, kepemilikan metadata, serta kaidah interoperabilitas data yang mudah dibagipakaikan antarinstansi,” papar Haikal.
Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari BPS dan Bapperida Kota Palembang yang memberikan pembekalan teknis terkait tata kelola statistik sektoral sesuai standar nasional.
Haikal berharap, upaya ini dapat membangun budaya kerja berbasis data (data-driven culture) di lingkungan Pemkot Palembang.
Dengan sistem data yang terintegrasi, akurat, dan terukur, setiap OPD diharapkan memiliki acuan yang sama dalam menyusun program. Dampaknya, potensi tumpang tindih kebijakan dapat ditekan dan penggunaan anggaran daerah menjadi lebih tepat sasaran.
“Melalui budaya kerja yang berbasis data, kami optimistis kualitas pelayanan publik dan ketepatan sasaran pembangunan di Kota Palembang akan semakin optimal ke depannya,” pungkas Haikal. (#)
