PALEMBANG, TRIKPOS.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan agar tidak menutup akses informasi publik. Keterbukaan informasi, menurutnya, merupakan kewajiban pemerintah sekaligus bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Penegasan itu disampaikan Herman Deru saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia di Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026). Rakornas mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045.”
Herman Deru mengatakan, keterbukaan informasi bukan sekadar tuntutan masyarakat, melainkan hak yang dilindungi undang-undang. Pemerintah harus memastikan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan, sekaligus memahami mekanisme untuk mendapatkannya.
“Jangan coba-coba menutup informasi, karena ada undang-undang yang mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Pemerintah juga harus semakin sadar bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai keberadaan Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam mengawal transparansi pemerintahan sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui Rakornas tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan pelaksanaan keterbukaan informasi di tingkat pusat maupun daerah.
Menurut Herman Deru, tersedianya berbagai saluran informasi belum menjamin seluruh masyarakat mengetahui cara memperoleh informasi publik. Karena itu, sosialisasi mengenai hak masyarakat atas informasi perlu terus diperkuat, lanjutnya.
Ia juga berharap Rakornas dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan tata kelola informasi pemerintahan. Berkurangnya sengketa informasi, katanya, dapat menjadi salah satu indikator semakin baiknya pelaksanaan keterbukaan informasi oleh badan publik.
Perkembangan teknologi digital turut mengubah pola komunikasi dan memperluas ruang pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut menuntut penyelenggara pemerintahan semakin adaptif, terbuka, serta proaktif dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan publik.
Herman Deru menilai praktik pembatasan informasi yang pernah terjadi pada masa lalu sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan semakin luasnya akses masyarakat terhadap berbagai sumber informasi.
Karena itu, ia meminta fungsi kehumasan pemerintah diperkuat agar mampu bersaing dalam kecepatan, kreativitas, dan cara penyampaian informasi. Humas pemerintah juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan komunikasi digital, termasuk pola penyebaran informasi yang melibatkan influencer maupun pihak swasta.
Ia mengingatkan, informasi pemerintah tidak seharusnya hanya menampilkan dokumentasi kegiatan atau sosok pejabat. Kebijakan, program, dan capaian pembangunan perlu disampaikan secara menarik, komunikatif, serta mudah dipahami masyarakat.
“Informasi pemerintah harus bisa menjangkau masyarakat. Jangan hanya menampilkan kegiatan, tetapi bagaimana pesan dan manfaat dari program pemerintah itu benar-benar sampai kepada publik,” ujarnya.
Herman Deru turut menyampaikan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan kepada Sumsel sebagai tuan rumah Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia. Ia berharap forum nasional tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus menghasilkan kontribusi nyata bagi penguatan transparansi pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga menyinggung perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya produk unggulan daerah. Produksi pempek Sumsel, ungkapnya, mengalami peningkatan hingga dua kali lipat.
Saat ini, sekitar 7 ton pempek dikonsumsi di dalam kota dan 7 ton lainnya didistribusikan ke luar daerah setiap hari. Perkembangan tersebut menunjukkan potensi ekonomi daerah dan pasar produk UMKM Sumsel terus tumbuh.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan mendorong Komisi Informasi memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan, program, dan capaian pembangunan.
Syahganda mengatakan perubahan pola komunikasi di era digital menuntut pemerintah menyesuaikan strategi penyampaian informasi. Jika sebelumnya televisi dan radio menjadi saluran utama, kini masyarakat, khususnya generasi muda, lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok.
Menurutnya, strategi komunikasi pemerintah harus lebih adaptif agar informasi mengenai program dan keberhasilan pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga juga diperlukan untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi, termasuk mengenai capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai tantangan pemerintah semakin kompleks, mulai dari memastikan informasi kebijakan dan program Presiden sampai kepada masyarakat hingga tingkat bawah, menghadapi maraknya disinformasi, serta mengantisipasi pengaruh algoritma platform digital terhadap persepsi publik.
Penguatan kolaborasi, strategi komunikasi digital, dan keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai kebijakan serta kinerja pemerintah, tandasnya. (#)
