JAKARTA| Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyoroti daftar calon menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menurutnya lebih mencerminkan nuansa akomodasi politik daripada upaya membentuk kabinet zaken.
Menurut Dedi, langkah ini menunjukkan keinginan Prabowo untuk merangkul berbagai pihak daripada memilih tokoh berdasarkan kualitas profesional.
“Tidak ada yang istimewa dari daftar tokoh yang datang ke rumah Prabowo. Lebih kental nuansa akomodatif dibanding seleksi untuk mengambil tokoh dengan kualitas yang baik,” ujar Dedi.
Jika Prabowo serius mewujudkan kabinet zaken, Dedi menyarankan agar meniru model Singapura, di mana kabinet terdiri dari tokoh elit politik, namun bersikap profesional tanpa terpengaruh afiliasi partai politik.
“Di Singapura, anggota kabinet, meski banyak dari elit parpol, ketika mendapat mandat sebagai menteri, mereka bersikap seolah tidak mengenal parpol. Sikap seperti ini yang diperlukan untuk mendefinisikan zaken kabinet,” jelasnya.
Senada dengan itu, pengamat politik Jamiluddin Ritonga juga meragukan terbentuknya kabinet zaken, mengingat pemilihan menteri lebih mengarah pada akomodasi politik. Menurut Jamiluddin, politik yang terlalu harmonis justru bisa menjadi berbahaya bagi pemerintahan Prabowo.
“Politik akomodasi di satu sisi positif, tetapi di sisi lain bisa menjadi pisau bermata dua. Jika tidak ada oposisi atau pengawasan yang efektif, ada risiko besar bagi Prabowo karena tidak ada pihak yang mengingatkan. Politik tanpa oposisi ini juga tidak biasa di negara demokrasi,” ujarnya.
Dengan pendekatan yang terkesan merangkul semua pihak, muncul kekhawatiran bahwa Prabowo mungkin menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan dan transparansi di pemerintahannya. (red)
