TRIKPOS.COM, PALEMBANG – Aksi parkir kendaraan di badan jalan, seperti yang terjadi di depan SD Muhammadiyah 6 Kota Palembang, dinilai sebagai masalah yang kompleks. Pengamat sosial, Bagindo Togar, mengungkapkan ada tiga faktor utama penyebab persoalan ini, yaitu lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda), ketiadaan fasilitas bus sekolah, dan pola pikir masyarakat yang masih dipengaruhi budaya hedonisme.
“Itu kan sudah diatur dalam Perda, ada sanksinya bagi kendaraan yang parkir di badan jalan. Pertanyaannya, kenapa tidak digembok? Kalau aturan itu dijalankan, pasti ada efek jera,” ujar Bagindo, Jum’at (6/12/2024).
Selain menyoroti lemahnya penegakan hukum, Bagindo juga menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyediakan fasilitas bus sekolah untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang mengantar atau menjemput siswa. “Wilayah lain sudah ada yang menyiapkan bus sekolah, Palembang juga seharusnya bisa meniru langkah tersebut,” tambahnya.
Bagindo juga menilai bahwa pola pikir masyarakat, khususnya orang tua atau wali murid, masih dipengaruhi budaya hedonisme. Menurutnya, kebiasaan ini perlu diubah dengan gerakan yang lebih masif.
“Ya itu hak wali murid mau menjemput pakai apa. Tapi sebaiknya ada contoh nyata bahwa tidak selalu harus pakai mobil. Di kampus seperti UI atau UGM, bahkan dosen ada yang menggunakan ojek online atau kereta. Artinya ini kembali ke mindset kita,” jelas Bagindo.
Ia menggarisbawahi pentingnya contoh yang baik dari berbagai pihak untuk mengurangi budaya konsumtif. “Gerakan untuk mengurangi hedonisme itu harus masif dilakukan oleh semua pihak. Harus ada yang memberi contoh,” tutupnya.
Masalah parkir sembarangan ini memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan. Penegakan Perda yang tegas, penyediaan fasilitas alternatif seperti bus sekolah, serta kampanye perubahan mindset masyarakat menjadi langkah penting yang harus segera diwujudkan untuk mengatasi persoalan ini. (#)
