PALEMBANG, TRIKPOS .com | Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI) Sumatera Selatan periode 2024-2029 resmi dilantik pada Kamis (9/1/2025) di Aula Lantai 3 Gedung DPRD Provinsi Sumsel. Acara tersebut dirangkai dengan seminar nasional bertema “Cara Penyusunan Anggaran Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Pekerja Konstruksi”.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum DPP PAKKI Ir. Lazuardin, Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) PUPR Dr. Ir. Syarif Burhanuddin M.Eng, Pembina DPW PAKKI Sumsel sekaligus Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, SE, MM, Ketua DPW PAKKI Sumsel Ir. Irfa Kodri, ST, MT.
Ketua Umum DPP PAKKI, Ir. Lazuardin menekankan pentingnya penguatan kompetensi tenaga ahli keselamatan konstruksi di daerah. Ia berharap kepengurusan DPW PAKKI Sumsel periode 2024-2029 dapat berperan aktif dalam meminimalisir risiko kecelakaan di proyek-proyek konstruksi.
“Banyak proyek di daerah yang belum didampingi oleh tenaga ahli keselamatan konstruksi. Kami berharap kehadiran DPW PAKKI Sumsel dapat mengurangi risiko kecelakaan konstruksi di wilayah ini,” ujar Lazuardin.
Ia juga menambahkan bahwa PAKKI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan lingkungan kerja konstruksi yang aman.
Pembina DPW PAKKI Sumsel sekaligus Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menyampaikan bahwa keselamatan konstruksi merupakan aspek vital dalam setiap proyek pembangunan. Menurutnya, dengan pesatnya perkembangan infrastruktur, peran ahli keselamatan semakin krusial.
“Saya mengapresiasi kontribusi PAKKI dalam meningkatkan keselamatan di sektor konstruksi. Pelantikan pengurus DPW PAKKI Sumsel diharapkan menjadi awal yang baik untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan pembangunan yang aman dan berkualitas di Sumsel,” kata Andie.
Ia menegaskan bahwa keselamatan konstruksi bukan hanya tanggung jawab para profesional, tetapi juga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Ketua DPW PAKKI Sumsel, Ir. Irfa Kodri, menjelaskan bahwa seminar nasional ini bertujuan memberikan pemahaman tentang penyusunan anggaran biaya keselamatan konstruksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Dalam seminar ini, peserta akan mendapatkan 5 SKPI (Surat Keterangan Pengembangan Kompetensi) yang diperlukan untuk memperpanjang sertifikat keahlian,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada instansi yang telah mendukung lahirnya sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) konstruksi, seperti Balai Konstruksi Wilayah 2, Dinas PU Perkim Sumsel, PUPR Palembang, dan Politeknik Penerbangan Palembang.
Irfa menambahkan bahwa saat ini PAKKI Sumsel memiliki sekitar 2.000 anggota, namun yang aktif hanya sekitar 1.000 orang dengan sertifikat yang masih berlaku.
“Setiap tenaga ahli wajib memperpanjang sertifikat keahlian mereka setiap lima tahun. Ini adalah syarat wajib untuk bisa bekerja di proyek konstruksi,” katanya.
Wakil Ketua LPJK PUPR, Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan PAKKI Sumsel dapat terus terjalin demi mencegah kecelakaan kerja di sektor konstruksi.
Ketua pelaksana pelantikan, Imam Mustaqiem, ST, MT, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran acara tersebut.
“Alhamdulillah, kegiatan berjalan lancar. Semoga PAKKI Sumsel ke depan semakin maju dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam keselamatan konstruksi,” ucap Imam. (Wan)
