PALEMBANG, TRIKPOS com– Kasus penipuan berkedok order fiktif yang mengatasnamakan Kodam II Sriwijaya semakin meresahkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Palembang. Beberapa pemilik usaha makanan melaporkan mengalami kerugian jutaan rupiah akibat pesanan palsu yang diklaim berasal dari pejabat TNI.
Kasus serupa juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur, di mana empat pelaku penipuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditangkap oleh Polres Pasuruan Kota. Mereka menjanjikan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada pemilik katering, namun ternyata tidak memiliki hubungan resmi dengan lembaga tersebut.
Modus Order Fiktif di Palembang
Di Palembang, UMKM seperti Bunda Rayya dan Mama Dian Cake menjadi korban order fiktif yang mencatut nama Kodim 0418 Palembang dan Kodam II Sriwijaya.
“Iya, saya pernah mendapatkan order fiktif yang mengatasnamakan Kodim,” ujar Bunda Rayya, yang mengaku mengalami kerugian lebih dari Rp11 juta akibat pesanan 450 kotak snack seharga Rp25 ribu per kotak.
Sementara itu, Dian, pemilik Mama Dian Cake, juga mengalami hal serupa dengan pesanan 600 kotak snack yang dibagi dalam tiga hari.
“Kami meminta uang muka (DP), tapi pelaku berkelit. Admin kami akhirnya mengecek nomor tersebut melalui aplikasi Get Contact, dan hasilnya menunjukkan bahwa nomor itu milik penipu,” ungkapnya.
Kodam II Sriwijaya Tegas: Orderan Fiktif Bukan dari Kami
Merespons maraknya penipuan ini, Kapendam II/Sriwijaya, Kolonel Inf Paiman, mengimbau agar UMKM lebih berhati-hati terhadap pesanan yang mengatasnamakan pejabat TNI.
“Saat ini Kodam II/Sriwijaya tengah menelusuri siapa pembuat surat orderan kue fiktif yang mengatasnamakan pejabat kami,” ujar Paiman, Minggu (26/1/2025).
Ia menegaskan bahwa Kodam II Sriwijaya tidak pernah melakukan pemesanan makanan atau kue kepada UMKM tanpa prosedur resmi.
“Kodam II Sriwijaya dan satuan jajarannya tidak pernah melakukan orderan fiktif seperti pesan kue, makanan, dan sebagainya,” tegasnya.
Paiman juga memastikan bahwa surat pesanan yang beredar di media sosial adalah palsu. Salah satu kejanggalan yang ditemukan adalah penggunaan nomor registrasi prajurit (NRP) pada tanda tangan Pangdam Mayjen TNI M Naudi Nurdika.
“Untuk perwira berpangkat Mayor Jenderal ke atas, tidak ada lagi penggunaan NRP di tanda tangan resmi,” jelasnya.
Selain itu, cap yang digunakan dalam surat tersebut juga dinyatakan palsu. “Jadi dipastikan itu bukan dari kami, ngawur itu,” tambahnya.
Imbauan bagi Pelaku UMKM
Kodam II Sriwijaya meminta UMKM untuk selalu memastikan keabsahan pesanan sebelum menerima transaksi dalam jumlah besar. Jika ada pihak yang mengaku sebagai pejabat TNI dan meminta pesanan tanpa prosedur resmi, diharapkan segera melapor ke pihak berwajib.
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan surat atau pesan yang mengatasnamakan pejabat TNI tanpa verifikasi langsung,” tutup Paiman.
Kasus ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang menyasar UMKM, khususnya di sektor makanan dan katering. (red)
