PALEMBANG, TRIKPOS.com– Upaya Pemerintah Kota Palembang untuk keluar dari jerat persoalan banjir kini memasuki babak baru. Bersama Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWSS VIII), pemkot menyiapkan langkah sistematis dalam mengurai masalah banjir lewat penataan kawasan sungai secara terpadu, dimulai dari Sub-DAS Sungai Bendung yang menjadi titik rawan utama.
Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa menuturkan, proyek penanganan banjir ini tak lagi dilakukan secara tambal sulam, melainkan dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai sektor, termasuk sosial, infrastruktur, dan tata ruang.
“Mulai Juli sampai Agustus ini kita bergerak di Sungai Bendung, dimulai dari penataan fisik dan penyelesaian aspek sosial seperti bangunan di sempadan sungai, jaringan utilitas, hingga proses relokasi warga,” ujar Ratu Dewa, Jumat (4/7/2025).
Ia menambahkan, proyek ini akan dijalankan dalam tiga tahap utama dengan estimasi total anggaran lebih dari Rp800 miliar, yang bersumber dari APBN dan pinjaman internasional melalui World Bank.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ini kerja besar. Kami sangat berharap masyarakat juga terlibat aktif dalam menjaga kebersihan dan mendukung proses normalisasi,” ujarnya.
Kepala BBWSS Sumatera VIII, Feriyanto Pawenrusi ST MT, menyampaikan bahwa dari total 19 Sub-DAS yang ada di Kota Palembang, empat di antaranya memiliki pengaruh signifikan terhadap banjir: Sungai Bendung, Sekanak, Lambidaro, dan Sungai Buah.
“Kenapa kami fokus di Bendung? Karena ini membelah jantung kota. Sebelumnya kita sudah kerjakan Sekanak-Lambidaro sepanjang 13 kilometer dari target 27 km. Tapi masih banyak hambatan, terutama soal lahan dan bangunan liar di bantaran sungai,” kata Feriyanto.
Pemerintah Kota melalui Bappeda Litbang juga tengah menyiapkan tahapan teknis. Kepala Bappeda Litbang, Dr. Korlena ST MT menjelaskan, tahap awal akan menyerap dana sebesar Rp38 miliar melalui APBN untuk penataan 5,4 km aliran Sungai Bendung.
“Untuk pengajuan dana pinjaman luar negeri, kita fokus penuhi syarat teknis dan sosial, termasuk pendataan lahan, asesmen dampak sosial, dan rencana relokasi,” jelas Korlena.
Penanganan banjir Palembang ini bukan sekadar normalisasi. Pemerintah juga menyiapkan langkah pendukung seperti pelebaran drainase, pembongkaran jembatan yang mempersempit aliran, serta penambahan pompa air.
Jika seluruh tahap berjalan lancar, tahun 2026 menjadi tonggak penting bagi Palembang menuju kota yang lebih tangguh terhadap banjir. (#)
