SEKAYU, TRIKPOS.com– Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara virtual yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (8/9). Rakor tersebut membahas tiga isu utama: pengendalian inflasi, evaluasi program tiga juta rumah, serta strategi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Alva Elan, yang mewakili Bupati Muba M. Toha Tohet, hadir bersama sejumlah pejabat terkait di ruang rapat Randik.
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti meningkatnya aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Data pemerintah mencatat 228 demonstrasi terjadi di 35 provinsi sepanjang 25 Agustus–7 September 2025. Dari jumlah itu, 42 kabupaten/kota mengalami aksi anarkis yang menimbulkan kerusakan fasilitas publik.
“Saya minta kepala daerah lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Kesenjangan yang makin terlihat jelas telah memicu gejolak sosial,” tegas Tito.
Ia menginstruksikan pemerintah daerah segera memperbaiki fasilitas rusak, berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk kerusakan berat, serta menunda kegiatan seremonial mewah. Tito juga mengingatkan pejabat agar tidak memamerkan gaya hidup berlebihan di media sosial demi menjaga simpati publik.
Selain itu, pemerintah pusat memaparkan strategi penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data BPS per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional berada di 8,47%. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada 2026 dan angka kemiskinan umum ditekan hingga 5% pada 2029.
Strategi tersebut berfokus pada tiga pilar: pengurangan beban dasar melalui jaminan sosial, peningkatan pendapatan lewat pemberdayaan tenaga kerja dan usaha, serta penurunan kantong kemiskinan dengan perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan infrastruktur dasar.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya pengendalian inflasi pangan, khususnya harga cabai merah dan cabai rawit yang masih memicu kenaikan inflasi di sejumlah daerah. Sementara itu, Perum Bulog melaporkan realisasi penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah mencapai 331 ribu ton dari target 1,3 juta ton hingga akhir 2025.
Kemendagri juga meminta daerah memperbarui data By Name By Address (BNBA) agar bantuan tepat sasaran.
Rakor ini menegaskan perlunya kolaborasi pusat-daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Pemkab Muba diharapkan dapat berkontribusi maksimal mencapai target nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (#)
