PALEMBANG, TRIKPOS.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menegaskan komitmen Pemprov Sumsel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2025 di Graha Bina Praja, Selasa (23/9).
Dalam arahannya, Herman Deru meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat sinergi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Ia menekankan, pengawasan internal harus diposisikan sebagai mitra kerja strategis, bukan sekadar pihak pengawas.
“APIP harus jadi partner utama, bukan hanya mencari kesalahan. Mereka hadir untuk mencegah agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi,” tegas Herman Deru.
Gubernur juga menyoroti hasil entry meeting dengan Tim Korsup KPK, khususnya terkait penertiban aset daerah. Ia menilai percepatan sertifikasi aset mendesak dilakukan agar pengelolaan barang milik daerah lebih tertib dan terhindar dari potensi penyalahgunaan.
“Ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Saya minta APIP dan Inspektorat benar-benar serius menanganinya,” ujarnya.
Selain itu, Herman Deru meminta OPD fokus menjalankan program sesuai RPJMD. Ia menekankan pentingnya mengarahkan anggaran pada program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga mendorong terciptanya budaya anti-fraud di setiap instansi melalui penerapan SPIP, manajemen risiko kecurangan, dan pemberian sanksi tegas bagi pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan.
“Budaya anti-fraud harus hidup di setiap instansi. Jangan hanya berhenti di slogan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata,” kata Herman Deru.
Kasatgas KPK Wilayah II Untung Wicaksono, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa integritas harus menjadi landasan kerja birokrasi. Ia juga mengingatkan agar OPD tidak memandang APIP sebagai pihak yang mencari kesalahan. “Itu keliru besar. Justru APIP membantu kita agar tidak salah langkah,” jelasnya.
Untung menambahkan, sinergi OPD dan APIP perlu diperkuat dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan sehingga potensi penyimpangan bisa dicegah sejak dini.
Rakor ini turut dihadiri Sekda Sumsel Drs. H. Edward Candra, PIC Korsup Sumsel Norce Martauli Sitanggang, serta seluruh kepala OPD Pemprov Sumsel.
Melalui penguatan pengawasan internal, Sumsel diharapkan menjadi contoh provinsi dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. (#)
