PALEMBANG, TRIKPOS.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat langkah antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok seiring meningkatnya risiko gangguan distribusi akibat bencana alam. Upaya tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring, Selasa (27/1/2026).
Rakor yang berlangsung di Command Center Kantor Gubernur Sumsel ini menjadi forum evaluasi rutin pengendalian inflasi nasional, sekaligus sarana sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung program strategis nasional.
Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, yang memimpin langsung rapat tersebut, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan perhatian serius Presiden RI Prabowo Subianto. Inflasi, menurut Tito, tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga beririsan langsung dengan stabilitas sosial dan keamanan nasional.
“Inflasi berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, koordinasi pusat dan daerah harus berjalan intensif dan konsisten,” ujar Tito dalam arahannya.
Ia mengungkapkan, tekanan inflasi saat ini salah satunya dipicu oleh kenaikan harga emas global yang berdampak pada inflasi domestik. Selain itu, sejumlah komoditas strategis, terutama sektor makanan dan minuman, juga menunjukkan tren kenaikan harga yang perlu diwaspadai.
Kemendagri mencatat, sepuluh provinsi dengan inflasi tahunan tertinggi sebagian besar merupakan wilayah yang terdampak bencana alam, terutama banjir. Gangguan infrastruktur dan distribusi logistik dinilai menjadi faktor utama naiknya harga di daerah-daerah tersebut.
“Bencana alam dapat menghambat distribusi barang. Pemerintah daerah harus memastikan jalur distribusi tetap terbuka agar pasokan kebutuhan masyarakat tidak terganggu,” tegas Tito.
Selain isu inflasi, rakor juga membahas dukungan daerah terhadap Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah tahun 2026, yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat, baik dalam pengendalian inflasi maupun dalam mendukung program pembangunan perumahan, demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Sriwijaya. (red)
