PALEMBANG, TRIKPOS.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memetakan sembilan isu strategis pembangunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Pemetaan tersebut dilakukan untuk memastikan arah pembangunan daerah lebih terukur, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan aktual maupun ke depan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra menegaskan, seluruh perangkat daerah wajib menjadikan isu strategis tersebut sebagai acuan utama dalam merancang program dan kegiatan. Arahan itu disampaikan dalam agenda koordinasi perencanaan di Kantor Bappeda Provinsi Sumsel, Kamis (29/1/2026).
“RKPD 2027 bukan sekadar dokumen administratif, tetapi pedoman kerja yang menentukan efektivitas pembangunan. Seluruh program harus mengacu pada isu strategis agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Edward.
Menurutnya, penyusunan RKPD 2027 didasarkan pada evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, dinamika sosial ekonomi daerah, serta proyeksi kebutuhan pembangunan jangka menengah dan panjang. Pemerintah Provinsi menargetkan pembangunan Sumatera Selatan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan inklusif.
Edward menjelaskan, arah kebijakan RKPD 2027 diarahkan pada percepatan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan infrastruktur dasar, serta perbaikan tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup.
Adapun sembilan isu strategis yang menjadi perhatian Pemprov Sumsel meliputi masih tingginya angka kemiskinan dan stunting, ketimpangan akses layanan dasar, rendahnya produktivitas pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan, belum meratanya layanan pendidikan dan kesehatan, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas wilayah, penguatan mitigasi bencana, peningkatan daya saing daerah dan investasi, keterbatasan kapasitas fiskal, percepatan transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial.
Melalui RKPD 2027, Pemprov Sumsel menetapkan enam prioritas pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, ketahanan pangan, energi, air, dan lingkungan, pemerataan infrastruktur, penurunan angka kemiskinan, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
“Keberhasilan RKPD sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah. Semua harus bergerak dalam satu arah,” kata Edward.
Ia juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal pelaksanaan RKPD 2027 agar pembangunan berjalan lebih partisipatif dan berkeadilan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Doddy Eko Prasetyo menjelaskan RKPD 2027 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025–2029, sekaligus menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.
Sebagai bagian dari proses perencanaan, Bappeda Sumsel menggelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang melibatkan DPRD Provinsi Sumsel, instansi vertikal, perangkat daerah, akademisi, BUMN dan BUMD, Ombudsman RI, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, media massa, hingga perencana ahli.
Forum tersebut diharapkan menghasilkan masukan konstruktif guna menyempurnakan rancangan awal RKPD 2027 agar kebijakan pembangunan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan kebijakan nasional. (#)
