PALEMBANG, TRIKPOS.com — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada 2025 mencapai 5,35 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan tersebut dinilai inklusif karena berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan hingga satu digit.
Hal itu disampaikan dalam Berita Resmi Statistik BPS Sumsel pada Rapat Koordinasi Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan se-Provinsi Sumsel Tahun 2026 yang digelar di Griya Agung, Palembang, Kamis (5/2/2026).
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, angka kemiskinan Sumsel pada September 2025 tercatat sebesar 9,85 persen. Capaian ini menunjukkan tren perbaikan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir.
“Ini bukan hasil kerja singkat, melainkan proses panjang yang dimulai sejak 2018. Bahkan, sebelumnya angka kemiskinan sempat berada di atas 12 persen,” ujar Herman Deru.
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Sumsel relatif kuat karena ditopang oleh beragam sektor strategis, mulai dari pertambangan, industri pengolahan, pertanian, hingga sektor real estate.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 9,66 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan dengan kontribusi sebesar 4,91 persen.
Kepala BPS Sumsel Moh. Wahyu Yulianto menyampaikan, jumlah penduduk miskin di Sumsel kini mencapai 898,24 ribu orang atau berkurang sekitar 21,4 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
“Penurunan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan tercatat 8,91 persen dan perdesaan 10,43 persen,” kata Wahyu.
Selain kemiskinan, indikator ketenagakerjaan juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran terbuka di Sumsel berhasil ditekan hingga 3,59 persen, dengan sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, mencapai 44 persen.
Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya penguatan hilirisasi dan pengembangan perdagangan hasil pertanian agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati langsung oleh petani dan masyarakat desa.
Ia juga menyoroti peran strategis Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan berbasis data.
“Data yang presisi akan menentukan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Pada akhir kegiatan, seluruh kepala daerah di Sumatera Selatan menandatangani komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah. (#)
