PALEMBANG, TRIKPOS.com — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra menekankan pentingnya kepastian hukum dan kejelasan pembagian peran antarinstansi dalam pembangunan Flyover JPL 99 di Kabupaten Muara Enim. Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi perumusan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan flyover tersebut di Ruang Rapat Bina Praja, Palembang, Jumat (6/2/2026).
Menurut Edward Candra, penyusunan draf PKS yang komprehensif menjadi fondasi utama agar pelaksanaan proyek strategis tersebut dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis maupun administratif.
“Kerja sama ini harus disusun secara detail dan tegas. Setiap klausul perlu menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata Edward Candra.
Flyover JPL 99 dirancang untuk mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas pada perlintasan sebidang kereta api yang selama ini kerap mengalami kepadatan akibat tingginya frekuensi perjalanan kereta di kawasan Muara Enim.
Dalam rapat tersebut, dibahas pula pembagian peran antarinstansi. PT Kereta Api Indonesia (KAI) bertanggung jawab pada aspek teknis operasional serta perizinan di area perlintasan kereta api. Sementara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) berperan dalam pemenuhan standar konstruksi dan integrasi flyover dengan jaringan jalan nasional.
Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan dalam penyediaan lahan, perizinan daerah, serta koordinasi kewilayahan agar pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Edward Candra menilai rapat koordinasi tersebut sebagai langkah penting untuk menyamakan persepsi lintas sektor sebelum naskah PKS difinalisasi dan ditandatangani. Dengan kesepahaman yang kuat sejak awal, potensi kendala teknis maupun administratif dapat diminimalkan.
Pembangunan Flyover JPL 99 diharapkan mampu meningkatkan kelancaran arus logistik dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Muara Enim, sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Asisten II Pemprov Sumsel Basyarudin Akhmad, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Musni Wijaya, serta perwakilan organisasi perangkat daerah terkait. (#)
