MUARA ENIM, TRIKPOS.com — Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Muara Enim, Endang Saputra, menyatakan kekhawatirannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian atau institusi tertentu. Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi membuka ruang keterlibatan Polri dalam politik praktis.
Endang menilai, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bagian penting dari desain reformasi sektor keamanan yang menegaskan supremasi sipil. Struktur tersebut, kata dia, dirancang agar Polri tetap independen sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami menolak wacana Polri ditempatkan di bawah kementerian atau institusi tertentu. Polri harus tetap berdiri sendiri di bawah Presiden sebagai bentuk konsistensi reformasi keamanan,” ujar Endang dalam keterangan pers, Senin (16/2/2026).
Ia menjelaskan, perubahan struktur kelembagaan dikhawatirkan dapat melemahkan prinsip mono-loyalitas Polri kepada negara. Menurutnya, jika berada di bawah kementerian tertentu, Polri berpotensi terpengaruh oleh kepentingan politik pejabat yang memimpin kementerian tersebut.
“Ketika Polri berada di bawah kementerian yang dipimpin tokoh berafiliasi partai politik, maka risiko terseret kepentingan politik praktis menjadi sangat besar,” katanya.
Endang menambahkan, upaya yang lebih mendesak saat ini bukanlah mengubah posisi kelembagaan Polri, melainkan memperkuat institusi melalui reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme aparat.
“Jika masih terdapat kekurangan di tubuh Polri, solusi utamanya adalah reformasi birokrasi dan pembenahan internal agar kepercayaan publik semakin meningkat,” ujarnya.
Pewarta: Deni Gumay
