PALEMBANG, TRIKPOS.com— Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan akan bersikap hati-hati dan berbasis data dalam merespons video viral yang menyebut sejumlah warga asal Sumsel diduga terlantar di Kamboja akibat penipuan lowongan kerja. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan, langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah memastikan kebenaran informasi tersebut.
Menurut Herman Deru, hingga kini Pemprov Sumsel masih melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap identitas serta kondisi warga yang muncul dalam video yang beredar di media sosial. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum data di lapangan benar-benar jelas.
“Kita tidak boleh gegabah. Informasi yang beredar harus dipastikan kebenarannya agar langkah yang diambil tepat dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran,” ujar Herman Deru, Selasa (—/—/2026).
Dalam video tersebut, beberapa orang mengaku sebagai warga Sumsel dan meminta bantuan pemerintah daerah untuk dipulangkan ke Indonesia. Informasi sementara menyebutkan mereka berada di penampungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja.
Herman Deru kembali mengingatkan bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama resmi pengiriman tenaga kerja dengan Kamboja. Karena itu, ia meminta masyarakat lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui jalur resmi.
“Ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat. Jika ada tawaran kerja ke negara yang tidak memiliki kerja sama penempatan tenaga kerja, patut dicurigai,” katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, pemerintah daerah sebelumnya telah memfasilitasi pemulangan 13 warga Sumsel dari Kamboja pada 5 Februari lalu setelah masa kontrak kerja mereka berakhir.
Terkait video terbaru, Pemprov Sumsel telah berupaya menghubungi pihak yang mengunggah rekaman tersebut untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Namun hingga kini belum ada respons. Sementara itu, aparat kepolisian telah melakukan pelacakan guna memastikan identitas dan keberadaan warga yang bersangkutan.
“Negara hadir, tetapi harus berbasis kepastian. Setelah data valid, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Herman Deru.
Pemprov Sumsel juga mengimbau masyarakat agar selalu memeriksa legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja serta melapor kepada instansi terkait sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri. (#)
