PANGKALAN BALAI, TRIKPOS.com – Pemerintah Kabupaten Banyuasin mulai mempersiapkan perencanaan pembangunan tahun 2027 dengan memperkuat kualitas penganggaran dan penyusunan program prioritas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menindaklanjuti hasil validasi Asersi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (EVRAN) Tahun 2026 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pembahasan hasil konfirmasi dan validasi asersi EVRAN tersebut digelar di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin, Kamis (23/4). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan lebih efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas nasional.
Asersi EVRAN merupakan dokumen yang memuat informasi awal mengenai program, kegiatan, dan alokasi anggaran pada lima sektor prioritas, yakni kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta ketahanan pangan. Dokumen tersebut dievaluasi oleh BPKP untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran daerah.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim dan dihadiri perwakilan BPKP Sumatera Selatan Ernaldi Taqwinda bersama tim, Kepala Bappeda dan Litbang Banyuasin Rini Pratiwi, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Perwakilan BPKP Sumatera Selatan, Ernaldi Taqwinda, mengatakan hasil validasi yang telah disusun merupakan rangkuman dari proses evaluasi yang dilakukan bersama perangkat daerah dan selanjutnya akan disampaikan kepada BPKP pusat.
“Hasil validasi asersi ini merupakan simpulan dari seluruh proses yang telah dilaksanakan bersama. Selanjutnya akan kami sampaikan ke BPKP pusat. Kami mengapresiasi dukungan seluruh OPD dan Bappeda yang telah berkolaborasi selama proses berlangsung,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim menegaskan pentingnya menjaga sinergi dengan BPKP agar kualitas perencanaan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun.
Menurut dia, pendampingan yang dilakukan BPKP tidak hanya membantu pemerintah daerah memahami berbagai aspek teknis perencanaan dan penganggaran, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Meneruskan arahan Bupati Banyuasin, kami berharap koordinasi dan kerja sama dengan BPKP terus berlanjut. Pendampingan seperti ini sangat penting agar kualitas perencanaan pembangunan semakin baik dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Erwin.
Ia menambahkan, hasil pembahasan validasi EVRAN perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2027 agar lebih terukur, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepala Bappeda dan Litbang Banyuasin Rini Pratiwi juga mengingatkan pentingnya kesamaan persepsi antarperangkat daerah terhadap berbagai catatan yang muncul selama proses evaluasi.
Menurut Rini, penyelarasan pemahaman diperlukan agar setiap OPD memiliki acuan yang sama dalam menyusun program, termasuk dalam melakukan penandaan (tagging) kegiatan prioritas dan penyusunan dokumen pendukung.
“Perbedaan persepsi harus segera disamakan agar proses perencanaan tetap berada pada jalur yang tepat. Pendampingan berkelanjutan dari BPKP juga diperlukan dengan melibatkan seluruh OPD sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif,” ujarnya.
Melalui pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap proses perencanaan dan penganggaran ke depan semakin terintegrasi, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
