JAKARTA, TRIKPOS.com– Pemerintah Kabupaten Banyuasin resmi menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Banyuasin.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH., MH bersama Wakil Bupati Ir. Netta Indian, SP di Ruang Rapat Orca, Gedung Mina Bahari IV Lantai 11, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Bupati Askolani mengatakan, kerja sama ini menjadi bagian dari implementasi program Banyuasin Makmur dalam visi Banyuasin Bangkit, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi dengan Ditjen PSDKP merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Banyuasin.
“Banyuasin memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Karena itu, pengelolaan dan pengawasannya harus dilakukan secara terpadu agar sumber daya tersebut tetap lestari dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Askolani.
Ia menjelaskan, Banyuasin merupakan daerah dengan produksi perikanan tangkap laut terbesar di Sumatera Selatan, mencapai sekitar 49.410 ton per tahun. Selain itu, produksi perikanan perairan umum daratan mencapai sekitar 13.985 ton, didukung luas wilayah perairan yang besar serta keberadaan Kampung Perikanan Budidaya di Sungai Rengit.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Banyuasin dan Ditjen PSDKP akan bersinergi dalam berbagai bidang, mulai dari pengawasan usaha perikanan tangkap, budidaya, hingga pengolahan hasil perikanan. Kerja sama juga mencakup pendampingan penyidikan tindak pidana perikanan, patroli bersama menggunakan armada PSDKP, pertukaran data, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur daerah.
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Saiful Umam, memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Menurutnya, semangat Banyuasin dalam menjaga sumber daya kelautan patut menjadi contoh bagi daerah lain.
“Dari 38 provinsi di Indonesia, sebagian besar telah menjalin kerja sama dengan PSDKP. Kami mengapresiasi Kabupaten Banyuasin yang begitu proaktif membangun sinergi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,” katanya.
Usai penandatanganan, Bupati Askolani juga mendapat penjelasan langsung dari Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM mengenai sistem Vessel Monitoring System (VMS) yang digunakan untuk memantau aktivitas kapal perikanan dan pengawasan wilayah laut.
Pada kesempatan yang sama, penandatanganan perjanjian kerja sama juga dilakukan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Tengah.
Turut mendampingi Bupati Banyuasin dalam kegiatan tersebut antara lain Plt Kepala Dinas Perikanan Banyuasin Rina Kurniaty, Kepala DPMPTSP Banyuasin Rayan Nurdinsyah, Plt Kepala Dinas Kominfo SP Banyuasin Ida Bahagia, Kabid Pengawasan Sumber Daya Perikanan Salmah, serta Kabid Perikanan Tangkap Novei Yusri Aksan. (@)
