BANYUASIN , TRIKPOS.com — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengingatkan pentingnya menjaga lahan pertanian sebagai syarat utama mewujudkan swasembada pangan. Ia menegaskan, ancaman alih fungsi sawah harus dikendalikan secara tegas agar ketahanan pangan daerah tetap terjaga.
Penegasan tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri peresmian Masjid Jami Amaliyah di Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Jumat (9/1/2026).
Menurut Herman Deru, Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan nasional. Infrastruktur irigasi dan sistem tanam padi di Sumsel dinilai setara dengan daerah sentra produksi beras di Pulau Jawa.
Namun demikian, ia menilai potensi tersebut tidak akan optimal tanpa komitmen bersama untuk mempertahankan lahan pertanian dan meningkatkan disiplin pengelolaannya.
“Persoalan utama bukan hanya soal sarana. Yang menentukan adalah etos kerja dan konsistensi dalam mengelola sawah,” kata Herman Deru.
Ia mengungkapkan, penghargaan swasembada pangan yang baru diterima Sumsel dan Kabupaten Banyuasin dari Presiden RI Prabowo Subianto harus dimaknai sebagai pemicu untuk bekerja lebih keras, bukan sekadar kebanggaan seremonial.
Gubernur menekankan, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika tidak dapat dihindari, harus ada kewajiban menyediakan lahan pengganti dengan luasan lebih besar.
“Satu hektare sawah yang beralih fungsi harus diganti minimal dua hektare sawah baru. Ini demi menjaga kesinambungan produksi pangan,” tegasnya.
Selain sektor tanaman pangan, Herman Deru juga menyoroti kemajuan sektor peternakan di Banyuasin. Ia menyebutkan, produksi telur ayam di daerah tersebut telah memenuhi standar ekspor.
Saat ini, Pemprov Sumsel bersama Pemkab Banyuasin tengah menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat agar telur produksi Banyuasin dapat menembus pasar ekspor. “Jika ekspor terealisasi, dampaknya tidak hanya bagi peternak, tetapi juga terhadap penguatan ekonomi daerah,” ujarnya.
Peresmian Masjid Jami Amaliyah tersebut juga menjadi ajang silaturahmi Gubernur dengan masyarakat setempat, sekaligus penegasan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seimbang antara sektor ekonomi, sosial, dan keagamaan.
