MUBA, TRIKPOS.com — Pelaksanaan lelang sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah kontraktor dan pemerhati kebijakan publik menilai proses di Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat kurang transparan.
Ketegangan muncul setelah beberapa peserta lelang mengaku tidak memperoleh akses informasi yang sama dalam tahapan penilaian penawaran. Mereka menilai mekanisme evaluasi terkesan tertutup dan tidak disampaikan secara terbuka kepada seluruh peserta.
Suasana di kantor ULP Muba sempat memanas pada Rabu (15/10), saat terjadi adu argumen antara sejumlah kontraktor dengan panitia lelang. Menurut keterangan beberapa saksi di lokasi, perdebatan dipicu keberatan peserta terhadap hasil evaluasi yang dinilai tidak jelas dasar penilaiannya.
Dalam situasi tersebut, beredar kabar adanya oknum tertentu yang berada di lokasi dan diduga memberikan perlindungan kepada panitia. Oknum itu disebut membawa senjata api serta tas yang diduga berisi uang. Namun, hingga kini, informasi tersebut belum dapat diverifikasi dan masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
Salah satu anggota panitia berinisial A juga disebut dalam pembicaraan publik karena diduga memiliki kedekatan dengan pihak tertentu yang mengikuti lelang. Meski begitu, belum ada bukti yang menguatkan dugaan tersebut, dan pihak terkait belum memberikan klarifikasi.
Aktivis masyarakat sipil di Muba mendesak pemerintah daerah serta aparat penegak hukum memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa proyek pemerintah hanya bisa dimenangkan oleh pihak tertentu. Pengadaan publik harus bersih dan terbuka,” ujar salah satu aktivis, Rabu (15/10).
Hingga berita ini diturunkan, pihak ULP Muba maupun aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait insiden dan isu yang berkembang. CNN Indonesia masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang berimbang. (WN)
