SEKAYU, TRIKPOS.com– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menggelar rapat penting terkait penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Muba, Senin (10/11/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Muba, Afitni Junaidi Gumay SE, didampingi Wakil Ketua I Irwin Zulyani dan Wakil Ketua II H. Ahmadi, serta diikuti anggota Banggar dan perwakilan masing-masing komisi. Hadir pula Asisten Administrasi Umum Setda Muba, Drs. Aidil Fitri M.Si, dan kepala perangkat daerah terkait.
Afitni menegaskan, penyampaian hasil pembahasan komisi menjadi tahapan strategis dalam rangka penyempurnaan rancangan APBD. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif agar anggaran yang disusun dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Ini adalah momentum untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar pro-rakyat. Kami ingin anggaran ini menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pembangunan di Musi Banyuasin,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Muba H. M. Toha Tohet, S.H melalui Asisten Administrasi Umum Setda Muba, Drs. Aidil Fitri M.Si, memberikan apresiasi atas kerja keras legislatif dalam membahas rancangan APBD.
“Alhamdulillah, proses pembahasan berjalan baik. Kami berharap hasilnya dapat memperkuat arah pembangunan yang berkelanjutan dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ucap Aidil.
Ia menegaskan, penyusunan APBD harus mengedepankan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Dengan sinergi yang baik, kita optimistis dapat mewujudkan APBD yang berpihak pada masyarakat dan membawa Musi Banyuasin semakin maju,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing komisi DPRD menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi terkait berbagai sektor, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pembangunan infrastruktur. DPRD Muba menegaskan akan terus melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan implementasi APBD berjalan tepat sasaran. (#)
