Bupati Toha Instruksikan OPD Tancap Gas: Muba Harus Maju Lebih Cepat

MUBA, TRIKPOS.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menargetkan percepatan realisasi pembangunan menjelang akhir tahun. Bupati Muba, H.M. Toha Tohet, S.H., didampingi Wakil Bupati Kyai Abdur Rohman Husen, menegaskan seluruh kepala OPD harus bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan program yang telah direncanakan. Pesan itu disampaikan saat memimpin Rapat Staf Jajaran Pemkab Muba di Ruang Rapat Serasan Sekate, Selasa (4/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Bupati Toha juga menyerahkan Surat Keputusan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Muba kepada Drs. Syafaruddin, M.Si. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat.

Rapat dihadiri para Asisten Setda, Sekretaris DPRD, para kepala OPD, serta pejabat di lingkungan Pemkab Muba.

“Seluruh OPD harus ngebut. Program yang direncanakan jangan hanya selesai di atas meja, tetapi harus cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita ingin Muba maju lebih cepat dan nyata,” tegas Bupati Toha.

Selain menyoroti percepatan pembangunan, Bupati Toha juga mengajak masyarakat terlibat langsung dalam upaya ketahanan pangan. Ia mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam tanaman produktif seperti cabai dan sayuran.

“Gerakan ini sederhana tapi berdampak besar. Kalau dilakukan bersama, ketahanan pangan keluarga dan daerah akan makin kuat,” ujarnya.

Kepala Bappeda Muba, H. Mursalin, S.E., M.M., memaparkan bahwa hingga 3 November 2025, realisasi fisik APBD mencapai 72,78%, sementara realisasi keuangan berada di angka 62,66%.

“Progres berjalan cukup baik, namun butuh percepatan terutama pada belanja modal dan program strategis. Sinergi antar-OPD menjadi kunci agar realisasi mendekati target akhir tahun,” jelas Mursalin.

Ia menambahkan, struktur APBD-P 2025 menunjukkan keseimbangan antara belanja rutin dan pembangunan infrastruktur, dengan belanja pegawai sebesar 37%, belanja barang dan jasa 22,55%, dan belanja modal untuk infrastruktur menjadi prioritas utama.

“Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pelayanan publik,” tutupnya.

Exit mobile version