PALEMBANG, TRIKPOS.com – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan seorang tersangka kasus dugaan tindak pidana perpajakan berinisial L beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Jumat (6/11/2026).
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
L diketahui menjabat sebagai Direktur CV LCP. Ia diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut perusahaan.
Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak Januari dan April 2021.
Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Berdasarkan ketentuan tersebut, tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Sebelum perkara berlanjut ke proses pidana, tersangka telah diberikan kesempatan menyelesaikan kewajiban perpajakannya melalui pembayaran pokok pajak beserta sanksi administratif. Namun, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan.
Akibatnya, proses penegakan hukum berlanjut ke tahap penuntutan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan.
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menyebut penyelesaian perkara tersebut merupakan hasil koordinasi antara PPNS DJP, Korwas PPNS Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, serta Kejaksaan Negeri Belitung Timur.
Penyerahan tersangka dan barang bukti ini menjadi bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak menegakkan hukum terhadap dugaan pelanggaran perpajakan.
DJP juga menegaskan bahwa pelanggaran kewajiban perpajakan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum dapat berujung pada proses pidana. Penegakan hukum tersebut diharapkan mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mencegah praktik serupa.
