PALEMBANG, TRIKPOS.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang mengonfirmasi penangkapan sejumlah pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Pidana Khusus (Pidsus). OTT ini terkait dugaan penyalahgunaan dana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Pejabat yang diamankan dalam OTT tersebut adalah Kepala Disnakertrans Sumsel, Deliar Marzuki, Kepala Bidang Pengawasan, Firmansyah, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Ketiganya kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Pidsus Kejari Palembang.
“Benar, semua masih dalam pemeriksaan penyidik Pidsus Kejari Palembang,” ujar Kepala Kejari Palembang, Hutamrin, didampingi Kasi Pidsus, Ario Aprianto Gofar, kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).
Dugaan sementara menyebutkan bahwa dana K3 yang seharusnya dialokasikan untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di Sumsel telah disalahgunakan oleh oknum pejabat Disnakertrans. OTT ini diyakini sebagai langkah tegas Kejari Palembang dalam menindak korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Namun, pihak Kejari Palembang belum membeberkan secara rinci bagaimana modus penyalahgunaan dana tersebut dan berapa besar jumlah dana yang diduga diselewengkan.
“Kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim penyidik. Semua proses sedang berjalan, besok akan kami rilis hasil sementara pada pukul 09.00 di Kantor Kejati Palembang,” ungkap Hutamrin.
Saat ditanya lebih lanjut terkait jumlah dan identitas lengkap pihak yang diamankan, Hutamrin meminta publik bersabar.
“Sabar dulu, biarkan penyidik kami bekerja. Nama-nama yang diamankan akan kami umumkan pada saat rilis resmi besok,” tegasnya.
Selain itu, Hutamrin memastikan bahwa pihaknya akan menangani kasus ini secara transparan dan profesional. “Kami tidak akan menutup-nutupi. Segera kami sampaikan perkembangan kasus ini kepada masyarakat,” tambahnya.
Penangkapan pejabat dalam OTT ini menambah daftar panjang kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Sebelumnya, beberapa pejabat di instansi lain juga terjerat kasus serupa yang melibatkan penyalahgunaan dana publik.
Masyarakat pun menyoroti perlunya perbaikan sistem pengawasan internal di setiap OPD agar tidak terjadi lagi praktik-praktik penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan masyarakat.
“Ini jadi pelajaran penting agar pemerintah lebih serius mengawasi penggunaan dana publik. Kasus seperti ini sangat mencoreng nama baik Sumsel,” ujar seorang pengamat hukum di Palembang.
Dengan penangkapan ini, diharapkan penegak hukum dapat memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti bersalah, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan di Sumsel.
(Wan)
