PALEMBANG, TRIKPOS com| Gabungan Pemuda Peduli Sumatera Selatan (GPP-SUMSEL) menggelar aksi damai di Palembang pada Rabu (12/3/25), mendesak Polda Sumsel untuk mengaudit harta kekayaan sejumlah pejabat kepolisian di Polres Musi Banyuasin (Muba). Mereka menduga adanya penerimaan upeti miliaran rupiah setiap bulan oleh sejumlah pejabat, termasuk Kapolres, Kasat Reskrim, Kapolsek, dan Kanit Reskrim Keluang.
Selain itu, GPP-SUMSEL juga menuntut penegakan hukum terhadap para pemain minyak ilegal atau “toke minyak”, seperti Amrul, Heryansyah, dan mantan anggota polisi Miftahudin. Mereka meminta agar para pelaku tidak hanya dikenai sanksi ringan, tetapi juga dijerat dengan pasal pencucian uang guna memberikan efek jera.
Dalam orasinya, para aktivis menyoroti lemahnya penegakan hukum saat ini dibandingkan dengan era kepemimpinan Kapolda Sumsel sebelumnya, Irjen Pol Rahmad Wibowo. Mereka menilai bahwa kepolisian saat ini kehilangan wibawa dan tidak menunjukkan progres dalam pemberantasan kejahatan minyak ilegal.
Tak hanya itu, GPP-SUMSEL juga mengecam praktik “tukar kepala”, yang kerap terjadi setelah insiden kebakaran sumur minyak ilegal di Kecamatan Keluang. Menurut mereka, praktik ini tidak adil karena hanya menyasar pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga menjadi aktor intelektual dan penerima keuntungan tetap bebas dari jeratan hukum.
“Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami akan menggelar aksi di Mabes Polri untuk mengadukan kinerja Polda Sumsel,” tegas M. Khaliq, salah satu orator aksi.
Masyarakat berharap agar kepolisian bertindak tegas terhadap dugaan keterlibatan oknum dalam bisnis ilegal ini, demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. (WN)
