JAKARTA – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tinggal menghitung hari. Sebelum acara pembukaan yang akan digelar pada 2 Oktober mendatang, pemerintah memastikan seluruh persiapan telah berjalan lancar dan perhelatan pesta olahraga terbesar nasional itu siap dilaksanakan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan hal tersebut usai menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) secara virtual bersama menteri dan kepala lembaga terkait membahas Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua, Senin (27/09/2021).
“RTM yang dilakukan ini bertujuan mengkonfirmasi kembali dan memastikan seluruh dukungan kementerian dan lembaga terhadap penyelenggaraan PON dan Peparnas Papua 2021, khususnya pada bidang kesehatan terkait COVID-19, antisipasi gangguan keamanan, dan persiapan dukungan penyelenggaraan seperti transportasi, akomodasi, dan telekomunikasi semua berjalan seperti yang diharapkan,” ujar Menko PMK.
Muhadjir menegaskan bahwa seluruh K/L sudah menindaklanjuti dan menyelesaikan amanat yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua, Inpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua, dan Inpres Nomor 4 Tahun 2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Papua.
Menurut Menko PMK, dari aspek keamanan perlu antisipasi terjadinya kerumunan penonton khusus pada pertandingan tim tuan rumah. Di samping itu juga perlu dilakukan pengamanan infrastruktur dan pengamanan konten informasi.
Sementara itu, menyangkut penyelesaian tanah yang disengketakan yang ditempati beberapa venue akan diselesaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bersama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah penyelenggaraan PON dan Peparnas Papua 2021.
“Penyelesaian itu nantinya akan dilakukan sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang seharusnya di lokasi di mana masalah masih terjadi,” ujar Muhadjir.
Lebih lanjut, Menko PMK meminta kepada seluruh K/L agar berkoordinasi dengan Panitia Besar (PB) PON terkait seluruh tambahan dukungan yang akan disediakan seperti rencana penambahan hotel terapung, tempat kuliner, dan sebagainya. Percepatan Vaksinasi Dari sisi kesehatan, pemerintah akan kembali melakukan sinkronisasi aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait keputusan pertandingan yang dapat dihadiri oleh 25 persen dari kapasitas venue dan harus sudah mendapatkan vaksin tahap 2. Muhadjir menyampaikan pemerintah terus mempercepat laju vaksinasi di daerah yang akan menjadi tuan rumah ajang olahraga nasional ini.
“Saat ini, Kemenkes bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, dan TNI sedang melakukan percepatan pelaksanaan jangkauan vaksin,” ucap Menko PMK.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa mengacu pada aturan Mendagri dipersyaratkan bagi kota/kabupaten yang akan melaksanakan pertandingan PON XX dan Peparnas XVI diharapkan 60 persen sudah melakukan vaksinasi tahap pertama.
“Dari kelima kota yang menyelenggarakan PON, Merauke, [Kota] Jayapura, dan Mimika sudah di atas 60 persen sedangkan Kabupaten Jayapura sudah 57 persen dan Kabupaten Keroom 54 persen. Kita mengejar agar Kabupaten Jayapura dan Keroom bisa segera meningkat mencapai target 60 persen bersama TNI/Polri dan seluruh vaksin dosis 1 dan 2 sudah sampai di Papua, tinggal menunggu vaksinasinya saja,” terang Menkes.
Terkait protokol kesehatan, Budi menegaskan pihaknya bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat provinsi, dinas kesehatan, dan panitia penyelenggara PON terkait penggunaan PeduliLindungi atau alat skinning lainnya untuk memastikan penerapan protokol kesehatan terhadap penonton yang dibatasi 25 persen dari kapasitas.
Selain K/L terkait, rapat ini juga dihadiri para bupati/wali kota daerah yang akan menjadi penyelenggara kegiatan cabang olahraga PON XX dan Peparnas XVI Papua. (HUMAS KEMENKO PMK/UN)
