OKI  

Krisis Energi di OKI Mengkhawatirkan, Muchendi Bawa Aduan Nelayan hingga UMKM ke Senayan

Foto : Bupati OKI Muchendi Mahzareki usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (24/11) di Jakarta.

JAKARTA , TRIKPOS.com — Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi mengangkat sejumlah persoalan energi yang membebani masyarakat daerahnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (24/11) di Jakarta. Isu yang dibawa mulai dari keterbatasan akses BBM bersubsidi bagi nelayan hingga antrean solar yang kian panjang di SPBU.

Muchendi menegaskan bahwa distribusi BBM bersubsidi merupakan kebutuhan mendesak bagi ribuan nelayan di pesisir OKI. Pasokan yang tidak merata membuat nelayan terpaksa membeli BBM di atas harga seharusnya.

“Bagi nelayan, BBM terjangkau itu urat nadi. Tanpa pasokan memadai, aktivitas melaut terganggu dan pendapatan menurun. Kami berharap ada perbaikan mekanisme penyaluran,” ujarnya.

Untuk mengurangi beban nelayan, Pemkab OKI mengusulkan pembangunan tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Desa Sungai Lumpur, Pantai Harapan, dan Desa Sungai Sibur. Titik ini dianggap strategis dan berpotensi melayani sekitar 6.500 nelayan, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan dengan Bangka dan Lampung.

“Lokasi yang kami usulkan berbatasan dengan beberapa desa bahkan provinsi lain, sehingga manfaatnya dapat menjangkau lebih luas,” jelas Muchendi.

Selain persoalan kelautan, Muchendi menekankan pentingnya percepatan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Kayuagung. Program ini diyakini dapat menekan biaya energi rumah tangga serta mendukung pertumbuhan UMKM.

Menurut pendataan Pemkab OKI, sekitar 70 ribu warga dan seribu pelaku UMKM masih bergantung pada LPG 3 dan 5 kilogram. Infrastruktur jargas di kabupaten tetangga, Ogan Ilir, dinilai dapat mempercepat integrasi jaringan di Kayuagung.

Muchendi juga menyoroti antrean solar dan pertalite yang mengular di 13 SPBU OKI. Kondisi ini menghambat mobilitas masyarakat dan mengganggu aktivitas produktif.

“Antrean panjang di kota dan desa ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi solar bersubsidi,” tegasnya.

Dalam RDP tersebut, Bupati OKI meminta dukungan Komisi XII untuk menambah alokasi BBM bersubsidi dan memperbaiki pola distribusi di wilayah produktif seperti OKI.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan mendukung penuh usulan Bupati OKI. Ia menilai pembangunan SPBN dan percepatan jargas penting bagi kemandirian energi dan penguatan ekonomi daerah.

“Kami siap menjembatani usulan ini agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan BPH Migas,” katanya.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, juga menyambut baik inisiatif tersebut. Ia memastikan dukungan untuk pembangunan SPBN di wilayah strategis dan percepatan jargas di Kayuagung.

“Dengan SPBN, nelayan mendapat akses BBM bersubsidi lebih mudah; dengan jargas, masyarakat menikmati energi lebih terjangkau. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan DPR untuk merealisasikannya,” tutur Wahyudi.

Penulis: (Andi Burlian)

Exit mobile version