OKI, TRIKPOS com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) bergerak cepat dalam menyusun Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, dengan memasukkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati baru, H. Muchendi-Supriyanto.
Kepala Bappeda Sumsel melalui Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Strategis (PEPS), Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T., menyampaikan bahwa Kabupaten OKI menjadi daerah tercepat di Sumatera Selatan dalam penyusunan Ranwal RKPD.
“Ini langkah awal yang baik bagi Kabupaten OKI, karena daerah diwajibkan menetapkan RKPD paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik,” ungkapnya saat Forum Konsultasi Publik di Aula Bappeda OKI, Kamis (6/3/2025).
Sementara itu, Kepala Bappeda OKI, Aidil Aswari, menegaskan bahwa sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), RPJMD akan dibahas bersama DPRD guna mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan Ketua DPRD.
“Tahapan penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten OKI sudah dimulai sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Hari ini kita melaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk memperkuat penyelarasan,” jelasnya.
Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, prioritas pembangunan OKI di tahun 2026 mencakup Peningkatan akses kesehatan, pendidikan, dan jaminan perlindungan sosial, Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan stabilitas ekonomi, Menciptakan lingkungan sosial dan budaya yang maju, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, Penguatan infrastruktur dasar, air minum, dan sanitasi berkualitas.
Aidil menambahkan bahwa Ranwal RPJMD OKI juga telah diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten OKI, Asta Cita Presiden Prabowo, serta arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029.
Wakil Bupati OKI, Supriyanto, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap pembangunan.
“Kami berharap RKPD ini disusun dengan memperhatikan target pembangunan, capaian visi-misi, serta sinkronisasi dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumsel 2025-2029,” terangnya.
Mengingat keterbatasan anggaran, Supriyanto juga mengimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif mencari sumber pendanaan lain, baik dari APBN, APBD Provinsi, maupun kontribusi CSR dari pihak swasta di Kabupaten OKI.
“Jangan hanya mengandalkan APBD, tapi maksimalkan potensi pendanaan lainnya agar pembangunan berjalan optimal,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa pembangunan harus bersifat prioritas dan fokus pada penyelesaian masalah serta pelayanan dasar bagi masyarakat. “Agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
(Laporan: Andi Burlian)
