KAYUAGUNG, TRIKPOS.com – DPRD Ogan Komering Ilir (OKI) menyoroti ketidak kooperatifan tiga camat dalam agenda resmi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKI Tahun Anggaran 2024. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan panitia khusus (Pansus) DPRD OKI, Jumat (25/4/2025).
LKPJ merupakan dokumen penting yang memuat pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD, serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan selama satu tahun anggaran. Pembahasan ini menjadi dasar bagi DPRD dalam memberikan catatan, evaluasi, dan rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam paripurna tersebut, laporan dari Pansus I dan Pansus III menjadi sorotan utama. Pansus I, yang membidangi urusan pemerintahan, menyampaikan kritik tajam terhadap tiga camat yang dinilai tidak kooperatif dalam proses evaluasi.
Ketiga camat tersebut adalah Camat Kayuagung, Camat Air Sugihan, dan Camat Pedamaran. Menurut Pansus I, ketiganya dua kali absen dalam undangan resmi rapat pembahasan LKPJ tanpa memberikan keterangan yang jelas.
“Dari 18 camat di OKI, hanya tiga camat ini yang tidak menunjukkan itikad baik untuk hadir dan berkoordinasi. Padahal, camat lain bersikap kooperatif,” ungkap Juru Bicara Pansus I, Mustar Amd, dalam rapat tersebut.
Ia menyayangkan sikap para camat yang dianggap mengabaikan fungsi pengawasan legislatif. Ketidakhadiran tanpa alasan itu, menurutnya, merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ini bukan sekadar mangkir dari rapat, tetapi mencerminkan kurangnya komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. Kami minta Bupati OKI mengevaluasi secara serius kinerja ketiga camat tersebut,” tegas Mustar.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati OKI, para anggota dewan, serta sejumlah pejabat eksekutif. Evaluasi menyeluruh terhadap sikap dan kinerja aparatur pemerintahan diharapkan menjadi perhatian demi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah ke depan. ()#
