TRIKPOS.COM, OKU SELATAN – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan pada Rabu, 27 November 2024, menyisakan kontroversi besar. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Iwan Hermawan dan M. Faisal Ranopa (INOPA), melayangkan tuduhan serius terhadap proses pemilu, yang mereka sebut syarat pelanggaran.
Dalam konferensi pers pada Sabtu malam, 30 November 2024, tim pemenangan INOPA menegaskan adanya dugaan manipulasi sistematis yang melibatkan berbagai pihak. Mereka telah melaporkan kasus ini ke Bawaslu OKU Selatan dan mendesak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh 688 TPS di wilayah tersebut.
Tim INOPA menyampaikan tiga dugaan pelanggaran serius yang mereka anggap mencederai integritas demokrasi :
1. Pencoblosan Ganda
Pemilih diduga melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di sejumlah TPS, terutama di Desa Napalan, Kecamatan Buay Pemaca.
2. Keterlibatan ASN dan Kepala Desa
Belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa di 12 kecamatan diduga secara terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu, melanggar prinsip netralitas.
3. Intimidasi Pemilih
Pemilih disebut menghadapi ancaman, termasuk pencabutan bantuan sosial seperti PKH, jika tidak memilih pasangan tertentu.
Ketua Tim Pemenangan INOPA, Aljuandi, menyatakan bahwa laporan ini didukung oleh bukti kuat dan saksi-saksi yang siap memberikan keterangan. “Kami meminta PSU sebagai solusi atas kecurangan ini, demi menjaga demokrasi yang bersih,” ujarnya.
Komang Wardiasa, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu OKU Selatan, memastikan laporan INOPA telah diterima dan akan ditindaklanjuti secara serius. “Penyelidikan ini adalah ujian integritas demokrasi. Kami minta semua pihak bersabar dan menjaga situasi kondusif,” tegasnya.
Jika Bawaslu menemukan bukti kuat, kemungkinan PSU bisa terjadi. Namun, jika laporan ini tidak terbukti, pasangan INOPA diperkirakan akan membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Laporan dugaan kecurangan ini memicu respons beragam di masyarakat. Pendukung INOPA mengaku kecewa dengan jalannya pemilu, sedangkan kubu pasangan lain menilai tuduhan ini hanya upaya untuk mendiskreditkan hasil pemilu.
“Kalau ini dibiarkan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi,” ujar salah seorang pendukung INOPA yang enggan disebut namanya.
Permintaan PSU kini menjadi sorotan utama. Keputusan Bawaslu tidak hanya akan menentukan arah Pilkada OKU Selatan, tetapi juga menjadi preseden penting dalam perjalanan demokrasi di daerah ini.
Hasil penyelidikan Bawaslu akan menjadi penentu, apakah keadilan yang diharapkan masyarakat dapat terwujud, atau justru menambah riak dalam dinamika politik Bumi Serasan Seandanan. Akankah PSU menjadi solusi? Semua mata tertuju pada Bawaslu. (#)
