JAKARTA , TRIKPOS.com— Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Ir. H. Lanosin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan transformasi digital sektor kesehatan nasional melalui integrasi layanan dan data kesehatan daerah ke platform nasional Kementerian Kesehatan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin saat mengikuti koordinasi strategis bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Kantor Kemenkes RI, Gedung Adhyatma, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Forum koordinasi nasional itu dihadiri Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) serta tujuh bupati dari berbagai daerah. Dalam pertemuan tersebut, Lanosin—yang akrab disapa Enos—menekankan pentingnya memastikan daerah tidak tertinggal dalam implementasi kebijakan digitalisasi kesehatan yang tengah digencarkan pemerintah pusat.
“Koordinasi ini krusial untuk menjembatani kebijakan digitalisasi kesehatan di tingkat pusat dengan pelaksanaannya di daerah, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan lebih cepat, akurat, dan merata,” ujar Enos.
Pembahasan utama pertemuan difokuskan pada penyelarasan sistem digital kesehatan nasional dengan kesiapan pemerintah daerah, khususnya terkait integrasi data layanan kesehatan dari puskesmas dan rumah sakit daerah (RSUD) ke dalam platform nasional SATU SEHAT.
Integrasi tersebut dinilai penting agar data pasien dapat terhubung secara real-time dan menjadi dasar pengambilan kebijakan kesehatan yang lebih presisi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurut Enos, integrasi data kesehatan bukan semata kebutuhan administratif, melainkan fondasi utama dalam pelayanan kesehatan modern. Dengan sistem data yang terhubung, pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan layanan kesehatan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain aspek teknis, forum koordinasi itu juga menegaskan pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam pengembangan dan penguatan platform digital nasional, sementara pemerintah daerah memastikan adopsi dan implementasi sistem digital tersebut di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
Aspek pendanaan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah mendorong sinergi pendanaan antara APBN dan APBD untuk pemenuhan infrastruktur pendukung, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, hingga program pelatihan tenaga kesehatan.
“Teknologi secanggih apa pun tidak akan optimal tanpa dukungan SDM yang siap. Pelatihan tenaga kesehatan—dokter, perawat, bidan hingga petugas rekam medis merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas layanan publik,” kata Enos. (Dewi)
