PALEMBANG , TRIKPOS com– Inspektorat Kota Palembang membentuk tim pembina bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah kinerja yang tidak optimal.
Kepala Inspektorat Kota Palembang, Jamia Haryanti, mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga mendorong pembinaan secara intensif kepada pegawai OPD agar mereka lebih profesional dalam melayani masyarakat.
“Kami terus menggiatkan pembinaan, selain pengawasan rutin, agar pelayanan publik di Kota Palembang semakin optimal,” ujar Jamia di Palembang, Senin (10/3/2025).
Jamia menjelaskan bahwa Inspektorat Kota Palembang juga menerapkan pengawasan berbasis alat pemeriksaan fisik jalan yang berstandar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan ini dilakukan sebelum BPK melakukan audit eksternal terhadap OPD terkait.
“Kami ingin memastikan setiap proyek dan pelayanan yang diberikan OPD berjalan sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Selain itu, ia meminta camat dan lurah di seluruh Kota Palembang untuk lebih aktif berinteraksi dengan warga, guna memastikan layanan pemerintahan berjalan lebih efektif.
Hingga tahun 2025, Inspektorat telah menangani berbagai laporan masyarakat, baik yang berasal dari media sosial maupun aduan langsung. Dalam menyikapi laporan tersebut, Inspektorat lebih mengedepankan koordinasi dan edukasi, serta tetap melaporkan setiap temuan kepada pimpinan untuk tindakan lebih lanjut.
“Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran serius, maka kami akan mengambil langkah tegas sesuai prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan bahwa seluruh pegawai harus memberikan pelayanan yang baik kepada warga, termasuk dengan menjaga sikap dan ekspresi yang ramah.
“Jangan sampai ada pegawai yang melayani masyarakat dengan wajah tidak menyenangkan. Pelayanan yang baik dan ramah adalah kunci utama dalam menciptakan Kota Palembang yang lebih sejahtera,” kata Dewa.
Melalui berbagai upaya ini, Pemkot Palembang berharap dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. (#)
