Masherdata Musai Resmi Pimpin DPD Bantuan Hukum Trisula Justisia Sumsel

Foto : (DPD) Bantuan Hukum Trisula Justisia (BHTJ) Provinsi Sumatera Selatan periode 2025–2030

PALEMBANG, TRIKPOS.com – Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bantuan Hukum Trisula Justisia (BHTJ) Provinsi Sumatera Selatan periode 2025–2030 resmi dilantik. Masherdata Musai didaulat sebagai Ketua DPD dan secara simbolis menerima mandat dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BHTJ, Purwoko J Sumantri, dalam prosesi pelantikan yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Tasik Kambang Iwak, Sabtu pagi (19/7/2025).

Dalam sambutannya, Masherdata menegaskan bahwa BHTJ hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan DPP serta mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang memungkinkan pelantikan ini berlangsung serentak, termasuk untuk 14 DPC kabupaten/kota se-Sumsel.

“SK kepengurusan sebenarnya sudah kami terima sejak Januari lalu. Karena itu, pelantikan hari ini sekaligus menjadi momen konsolidasi dan penguatan struktur organisasi di seluruh daerah,” ujar Masherdata.

Menurutnya, kehadiran BHTJ bukan hanya formalitas organisasi, tetapi lebih sebagai wujud nyata kepedulian terhadap akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Kami ingin BHTJ benar-benar terasa kehadirannya, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang selama ini sulit menjangkau layanan hukum,” tambahnya.

Bagi masyarakat yang memerlukan bantuan, Masherdata mempersilakan untuk mengunjungi kantor sekretariat DPD BHTJ Sumsel di kawasan KM 7 Palembang. Sementara untuk Kota Palembang, layanan juga tersedia di Utopia Kampus, Jalan Pom IX.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP BHTJ, Purwoko J Sumantri, menyampaikan harapannya agar DPD Sumsel mampu menjadi pionir dalam penguatan layanan hukum berbasis komunitas.

“DPP menyambut baik pelantikan ini. Semoga BHTJ Sumsel mampu tumbuh dan menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan,” ucap Purwoko.

Ia juga mendorong adanya sinergi dengan pemerintah daerah agar BHTJ dapat lebih maksimal dalam memberikan layanan hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

Acara pelantikan juga sekaligus meresmikan pengurus DPC BHTJ dari 14 kabupaten/kota di Sumsel, sebagai bagian dari langkah strategis memperluas jangkauan dan dampak layanan hukum di daerah. (#)