PALEMBANG, TRIKPOS.com – Program layanan sedot lumpur tinja terjadwal SELASI di Palembang saat ini masih mengandalkan satu unit truk sedot tinja.
Layanan ini dijalankan untuk mengangkut lumpur tinja rumah tangga menuju instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik yang dibangun melalui proyek sanitasi kota bernilai sekitar Rp1,6 triliun.
Instalasi pengolahan limbah itu berdiri di tepi Sungai Musi, Kawasan Sei Selayu. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 2019 dan diresmikan pada tahun 2023. Sistem ini dirancang untuk melayani sekitar 21 ribu hingga 22 ribu sambungan rumah tangga melalui jaringan perpipaan limbah perkotaan.
Secara konsep, proyek ini merupakan lompatan besar bagi sanitasi kota yang selama bertahun-tahun masih menghadapi persoalan limbah domestik. Sebelum IPAL dibangun, sebagian besar limbah rumah tangga di Palembang masih dibuang ke saluran drainase atau akhirnya mengalir ke Sungai Musi.
Namun realitas di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda.
Hingga awal 2026, jumlah rumah tangga yang benar-benar tersambung ke jaringan IPAL masih sangat terbatas. Data operator menunjukkan sampai 1 Maret 2026, sambungan rumah yang terhubung ke sistem tersebut baru mencapai 1.312 unit, termasuk 19 sambungan dari sektor niaga.
Jika dibandingkan dengan jumlah bangunan di Palembang yang diperkirakan mencapai sekitar 400 hingga 450 ribu unit, cakupan layanan IPAL baru menyentuh sekitar 0,3 persen rumah tangga.
Plt Direktur Utama Perumda Tirta Musi Palembang M. Azharuddin, ST mengatakan pembangunan sambungan rumah memang dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, proyek ini menargetkan sekitar 8.000 sambungan rumah, sebelum meningkat menjadi 12.000 hingga 22.000 sambungan pada tahap berikutnya.
Namun dengan kecepatan pembangunan sambungan seperti sekarang, pencapaian target tersebut diperkirakan membutuhkan waktu panjang.
“Kalau sekarang baru sekitar seribu lebih dalam dua tahun, untuk mencapai delapan ribu sambungan bisa sampai 16 tahun,” kata Azharuddin, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/3/2026).
Padahal instalasi pengolahan limbah tersebut dibangun dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Tanpa sambungan rumah yang cukup, fasilitas yang dibangun dengan investasi triliunan rupiah itu berpotensi tidak terpakai secara optimal.
Pengembangan jaringan perpipaan limbah sendiri bukan pekerjaan mudah. Selain membutuhkan penggalian di banyak ruas jalan dan kawasan permukiman yang berpotensi mengganggu infrastruktur kota, pekerjaan ini juga memerlukan koordinasi teknis yang kompleks.
Namun tantangan proyek sanitasi Palembang tidak berhenti pada persoalan teknis semata.
Dalam proses pembangunan jaringan tersebut, muncul pula persoalan hukum yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proyek.
Salah satu kasus mencuat ketika seorang investor dalam proyek pembangunan jaringan perpipaan IPAL melaporkan sejumlah pihak ke kepolisian pada November 2025.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggelapan dalam jabatan, pengalihan rekening perusahaan kontraktor, hingga dugaan penguasaan aset proyek, termasuk komponen manhole yang merupakan bagian penting dari jaringan perpipaan limbah.
Dalam laporan itu, investor menyebut sejumlah nama mulai dari pihak kontraktor hingga seorang oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas PUPR Kota Palembang yang turut dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Manhole sendiri merupakan komponen vital dalam jaringan perpipaan karena berfungsi sebagai titik akses untuk pemeriksaan dan pemeliharaan sistem limbah. Tanpa komponen ini, jaringan perpipaan tidak dapat berfungsi secara optimal.
Kasus yang hingga kini masih berproses di kepolisian tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur sanitasi tidak hanya menghadapi tantangan teknis di lapangan, tetapi juga persoalan tata kelola proyek dan konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat.
*Temuan Audit BPK pada Proyek Jaringan Limbah*
Persoalan dalam pembangunan jaringan limbah juga pernah disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tahun 2023, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah paket pembangunan jaringan air bersih dan air limbah dengan nilai mencapai sekitar Rp1,7 miliar.
Kekurangan volume tersebut terjadi karena terdapat pekerjaan fisik maupun peralatan yang tidak digunakan dalam proyek, namun tetap dibayarkan.
Temuan itu diperoleh setelah pemeriksa BPK melakukan penelusuran dokumen kontrak, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), detail engineering design, data pendukung pekerjaan, as built drawing hingga pemeriksaan fisik secara uji petik bersama pejabat pelaksana proyek.
Salah satu paket pekerjaan yang diperiksa adalah pembangunan jaringan perpipaan air limbah dalam program Palembang City Sewerage Project (PCSP).
Pada salah satu paket pekerjaan jaringan air limbah, penyedia proyek mengakui adanya kekurangan volume pekerjaan. Nilai tersebut kemudian disetorkan kembali ke kas daerah.
Namun pada dua paket pekerjaan lainnya, BPK mencatat masih terdapat potensi kelebihan pembayaran yang belum seluruhnya diselesaikan.
Selain itu, BPK juga menemukan indikasi kesamaan dokumen antara Harga Perkiraan Sendiri dengan dokumen penawaran peserta pengadaan pada dua paket pekerjaan jaringan. Tingkat kesamaan tersebut bahkan mencapai lebih dari 95 persen.
Indikasi itu terlihat dari sejumlah unsur, antara lain kesamaan formula perhitungan, format dokumen, hingga kesamaan metadata file.
Audit juga mencatat kelemahan dalam proses perencanaan teknis pekerjaan, termasuk tidak memadainya dasar perhitungan koefisien analisis harga satuan pekerjaan serta tidak adanya survei yang memadai untuk beberapa jenis pekerjaan konstruksi.
Menurut BPK, kelemahan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari tidak andalnya perhitungan biaya proyek hingga terhambatnya pencapaian pengembangan infrastruktur kota.
Berbagai persoalan tersebut membuat pembangunan jaringan perpipaan limbah berjalan lebih lambat dari rencana. Dampaknya terasa jelas, instalasi pengolahan limbah yang dibangun dengan biaya triliunan rupiah itu belum bekerja sesuai kapasitasnya karena jumlah rumah yang terhubung masih sangat terbatas.
Ironinya, di tengah investasi sanitasi terbesar yang pernah dimiliki kota ini, pengelolaan limbah domestik warga Palembang justru masih bertumpu pada metode lama.
Untuk memanfaatkan instalasi pengolahan limbah yang telah dibangun, operator menjalankan program layanan sedot lumpur tinja terjadwal yang dikenal dengan nama SELASI.
Melalui program ini, lumpur tinja dari septic tank rumah tangga disedot menggunakan mobil tinja, kemudian diangkut menuju instalasi pengolahan limbah untuk diproses.
Saat ini program tersebut memiliki sekitar 1.046 pelanggan.
Namun armada yang tersedia baru satu unit truk sedot tinja.
Menurut Azharuddin, satu armada tersebut mampu melayani sekitar empat rumah dalam sehari. Dengan kapasitas itu, satu armada maksimal hanya dapat melayani sekitar 120 rumah dalam sebulan.
Dengan jumlah pelanggan lebih dari seribu rumah, satu siklus layanan penyedotan dapat memerlukan waktu hingga delapan sampai sembilan bulan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, kata Azharuddin, berencana menambah satu hingga dua unit armada sedot tinja pada tahun ini untuk memperkuat layanan tersebut.
Meski demikian, fakta bahwa sistem sanitasi modern kota ini masih bergantung pada metode sedot tinja manual menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengembangan jaringan perpipaan yang menjadi tulang punggung proyek tersebut.
Pengamat kebijakan publik Sepriadi menilai pembangunan instalasi pengolahan limbah memang merupakan langkah penting bagi kota besar seperti Palembang. Namun menurut dia, ukuran keberhasilan proyek sanitasi tidak bisa berhenti pada berdirinya instalasi pengolahan.
“Kalau investasi sudah triliunan rupiah tetapi cakupan layanan masih di bawah satu persen, tentu publik akan bertanya di mana letak hambatannya,” kata Sepriadi.
Menurut dia, instalasi pengolahan limbah hanya akan efektif jika didukung jaringan sambungan rumah yang luas.
“IPAL itu seperti pusat pengolahan. Tapi tanpa sambungan rumah yang cukup, sistem itu tidak akan bekerja sesuai kapasitasnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa proyek sanitasi ini mendapat dukungan hibah dari pemerintah Australia untuk mempercepat perbaikan sanitasi perkotaan.
“Artinya ada kepercayaan internasional agar proyek ini berjalan efektif. Kalau implementasinya lambat, tentu akan menjadi catatan,” katanya.
Di tengah investasi besar dan harapan memperbaiki sanitasi kota, proyek IPAL Palembang kini menghadapi ujian yang sama seperti banyak proyek infrastruktur lain di Indonesia. Bukan pada pembangunan instalasinya, melainkan pada kemampuan memperluas layanan hingga benar-benar dirasakan masyarakat. (#)
