TRIKPOS.COM, PALEMBANG – Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang dengan agenda Laporan Panitia Kerja I dan II serta penyampaian nama-nama anggota yang akan duduk di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berlangsung tegang akibat hujan intrupsi dari beberapa anggota dewan. Mereka mempersoalkan ketidaksesuaian jumlah anggota AKD dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018, pada Selasa (15/10/2024).
Ilyas Hasbullah, anggota Fraksi Demokrat, memulai intrupsi dengan menyoroti jumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Kehormatan (BK) yang tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PP tersebut. Ia menyebutkan bahwa PP nomor 12 tahun 2018 membatasi jumlah anggota BK maksimal lima orang untuk dewan dengan total 35-50 anggota, sementara dalam rapat tersebut disebutkan ada tujuh orang yang akan duduk di BK.
“Peraturan tata tertib sudah jelas, untuk BK maksimal lima orang, tapi tadi disebutkan ada tujuh. Begitu juga dengan Banggar, yang seharusnya hanya 50 persen dari total anggota DPRD, yaitu 25 orang, termasuk pimpinan, tetapi disebutkan 27 orang,” ujar Ilyas.
Intrupsi serupa juga disampaikan oleh Syaiful Padli dari Fraksi PKS, yang menegaskan bahwa jumlah anggota Banggar yang dibacakan dalam rapat melebihi ketentuan PP. “PP tahun 2018 sudah jelas, anggota Banggar harus 50 persen dari jumlah anggota dewan, tetapi yang disampaikan lebih dari itu,” tambahnya.
Setelah berbagai intrupsi, rapat pun diskors selama 30 menit untuk membahas kembali ketidaksesuaian tersebut. Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri, bersama Wakil Ketua Hary Apriansyah dan Zainal Abidin, akhirnya menjelaskan bahwa penetapan Alat Kelengkapan Dewan telah dilakukan berdasarkan kesepakatan antarfraksi dan mengacu pada PP nomor 12 tahun 2018.
“Penetapan AKD sudah berdasarkan kesepakatan semua fraksi dan mengacu pada PP nomor 12 tahun 2018. Ini sudah dibahas dan disepakati bersama,” tegas Ali Subri, menutup rapat Paripurna setelah skor. (red)
