PALEMBANG, TRIKPOS.com | PRESIDEN Prabowo Subianto kembali menyoroti meningkatnya kasus perundungan (bullying) yang meresahkan dunia pendidikan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas insiden tragis di Tangerang Selatan yang menewaskan seorang siswa, serta sejumlah kasus serupa yang turut terjadi di Sumatera Selatan.
Menindaklanjuti perhatian pemerintah pusat, Anggota DPRD Kota Palembang sekaligus Wakil Ketua Komisi IV, Mgs. H. Syaiful Fadli, ST, MM, menegaskan bahwa Palembang harus mengambil langkah cepat dan sistematis untuk menekan kasus perundungan di sekolah.
Ia menjelaskan bahwa sesuai tugas kemitraan DPRD dengan Dinas Pendidikan, pihaknya tengah mendorong program strategis (progmet) pencegahan bullying di seluruh sekolah.
“Palembang harus memiliki satgas anti-bullying yang melibatkan banyak sektor, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA), tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kelompok pemuda,” ujarnya, usai di hubungi melalui via WhatsApp, Selasa (18/11/2025)
Menurutnya, keberadaan satgas sangat penting untuk mencegah terjadinya tindakan perundungan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu, ia menilai Pemkot Palembang perlu segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) anti-bullying sebagai payung hukum yang memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk pembinaan.
“Dengan adanya perda, pemerintah bisa melakukan penguatan SDM guru, memberikan pembekalan kepada konselor, hingga pelatihan manajemen penanganan kasus bullying,” ucapnya. DPRD juga mendorong pembentukan unit layanan konseling sekolah yang memiliki tenaga khusus dan melibatkan peran orang tua melalui seminar serta program parenting.
Dari aspek pengawasan, DPRD Palembang menegaskan komitmennya. “Kami akan meminta Dinas Pendidikan melakukan inspeksi rutin ke sekolah-sekolah serta mengedukasi seluruh pihak terkait. DPRD juga akan turun langsung sesuai fungsi pengawasan,” tambah Syaiful Fadli.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman. “Dinas Pendidikan, DPPA, Kemenag, generasi muda, komite sekolah, dan orang tua harus bergerak bersama. Dengan kolaborasi, pencegahan bullying bisa benar-benar berjalan dan membangun lingkungan belajar yang sehat serta berkarakter,” tegasnya. (WAN)
