PALEMBANG, TRIKPOS.com— Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat langkah strategis penanganan banjir dan genangan air melalui pendampingan langsung Sekretaris Daerah, Aprizal Hasyim, dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Rumah Pompa Bendung dan kawasan Sungai Bendung, Kamis (12/2/2026).
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, bertujuan meninjau progres pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan memastikan efektivitas program yang didukung Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Sekda Aprizal Hasyim menjelaskan, proyek pengendalian banjir di Sungai Bendung mencakup normalisasi alur sungai sepanjang 17,5 kilometer, penguatan tebing, optimalisasi sistem pompa, serta peningkatan kapasitas drainase untuk memperlancar aliran air saat curah hujan tinggi. “Pengerjaan ditargetkan rampung dalam satu tahun. Saat ini proses tender telah berjalan, dan kami berharap pelaksanaan fisik dapat diselesaikan tahun ini,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Palembang menyiapkan pembangunan kolam retensi di kawasan Simpang Polda, dengan lahan yang telah dihibahkan Gubernur Sumatera Selatan. Kolam retensi ini berfungsi sebagai buffer storage untuk menampung debit air berlebih, mengurangi risiko limpasan ke permukiman.
Aprizal menekankan, keberhasilan proyek pengendalian banjir tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis, tetapi juga pada sinergi lintas pemerintahan. “Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi kunci utama menciptakan Palembang yang lebih tangguh terhadap banjir,” tegasnya.
Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, menyatakan penanganan banjir di Palembang prioritas mendesak karena diperkirakan sekitar 400.000 Kepala Keluarga terdampak genangan setiap musim hujan. Ia menekankan pentingnya percepatan penyediaan lahan untuk fasilitas pendukung agar konstruksi berjalan lancar dan sistem pengendalian banjir efektif.
Dengan dukungan teknis pemerintah pusat, komitmen penyediaan lahan dari daerah, serta sinergi lintas sektor, proyek ini diharapkan menjadi strategi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur perkotaan yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. (#)
