Wamen PKP Tinjau Rusun dan Kawasan MBR, Pemkot Palembang Siap Perkuat Sinergi Perumahan Layak

Foto : Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah didampingi Asisten III Pemkot Palembang Akhmad Bastari meninjau Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jakabaring dan kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah di Palembang, Rabu (11/2/2026).

PALEMBANG, TRIKPOS.com — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau sejumlah kawasan strategis dan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Palembang, Rabu (11/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, Fahri didampingi Asisten III Pemerintah Kota Palembang, Akhmad Bastari.

Peninjauan diawali di kawasan Jakabaring berbasis Transit Oriented Development (TOD), tepatnya di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jakabaring. Kawasan ini dinilai strategis karena terintegrasi dengan akses transportasi serta fasilitas publik.

“Kunjungan ini untuk melihat langsung kondisi hunian vertikal sekaligus memastikan optimalisasi kawasan terpadu yang terhubung dengan transportasi dan layanan publik,” ujar Fahri Hamzah.

Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke Perumahan Komunitas MBR Nonformal Griya Sumsel Sejahtera. Kawasan ini menjadi contoh pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pekerja sektor nonformal, sebagai bagian dari upaya penyediaan rumah layak dan terjangkau.

Selain itu, Wamen PKP juga meninjau kawasan bantaran Sungai Musi di wilayah 3–4 Ulu. Peninjauan difokuskan pada rencana penataan permukiman tepian sungai guna meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi kawasan kumuh, serta mendukung revitalisasi Sungai Musi sebagai wajah kota Palembang.

Kunjungan lapangan dilanjutkan ke Rusun 23/24 Ilir untuk melihat kondisi hunian vertikal di pusat kota. Evaluasi dilakukan terkait kelayakan bangunan, pengelolaan rusun, serta kenyamanan penghuni.

Asisten III Pemkot Palembang, Akhmad Bastari, menyatakan pemerintah kota siap mendukung program Kementerian PKP, khususnya dalam penyediaan hunian layak, penataan kawasan, dan peningkatan kualitas permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Melalui peninjauan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mewujudkan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Palembang,” kata Bastari. (*)