PALEMBANG , TRIKPOS.com — Kekecewaan atas banyaknya aspirasi masyarakat yang belum terealisasi mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kota Palembang. Kritik tersebut disampaikan langsung anggota DPRD Palembang dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ruspanda Karibullah.
Ruspanda menilai lambannya realisasi aspirasi warga dipicu belum tegasnya pembagian tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan.
“Penegasan kompetensi dan tupoksi ini harus diambil alih eksekutif. Harus jelas dinas mana yang bertanggung jawab, apakah Perkimtan, PUPR, atau OPD lain. Jangan sampai saling tumpang tindih,” kata Ruspanda dalam rapat paripurna DPRD Palembang, Selasa (6/1/2026).
Ia mengungkapkan, banyak aspirasi masyarakat hasil reses anggota DPRD yang belum terealisasi, bahkan ada yang sudah diusulkan sejak dua tahun lalu namun belum mendapatkan kepastian.
Menurut Ruspanda, diperlukan evaluasi menyeluruh dan penegasan tertulis terkait kewenangan OPD sesuai regulasi agar pelaksanaan program ke depan lebih terarah.
“Kami mendorong pimpinan untuk melakukan evaluasi dan penegasan secara tertulis sesuai aturan. Dengan begitu, ke depan tidak lagi terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas,” tegasnya.
Kritik tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Palembang dengan agenda penyampaian laporan hasil reses masa persidangan I Tahun 2026 dari enam daerah pemilihan di Kota Palembang.
