PALEMBANG, TRIKPOS.com – DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar reses masa sidang III Tahun Anggaran 2025 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Palembang yang meliputi Bukit Kecil, Ilir Barat I & II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I & II, serta Kertapati.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Lurah Plaju Ulu, Selasa (26/8), dipimpin oleh Koordinator Dapil I Chairul S. Madiah (Fraksi Demokrat) bersama lima anggota DPRD lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma (Golkar), Firmansyah Hakim (NasDem), Romiana Hidayati (PDIP), H. Muhammad Toha (PKS), dan Abdullah Taufik (Gerindra). Hadir pula Camat Plaju, Lurah Plaju Ulu, Danramil, Ketua RT/RW, dan pengurus posyandu.
Dalam dialog tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai keluhan. Nursidah, warga Plaju Ulu, menyoroti ketiadaan gedung serbaguna meski tersedia lahan milik PT Pusri. Menanggapi hal ini, Abdullah Taufik menyatakan Komisi III DPRD yang membidangi aset akan berkoordinasi dengan PT Pusri.
Hamimah, warga lainnya, mengeluhkan kondisi jalan dan parit yang belum diperbaiki meskipun sudah disurvei Dinas PU. Aryuda memastikan persoalan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk dibahas dalam penganggaran tahun 2026.
Ketua RW 14 Plaju Ulu, Agus Rahmat, memprotes program bantuan sosial (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran karena masih menggunakan data lama. “Kami sering dikomplain warga karena data penerima tidak diperbarui, padahal sudah ada pendataan ulang,” ujarnya.
Terkait hal ini, Firmansyah Hakim menegaskan pihaknya akan memanggil mitra terkait pada 8–12 September 2025. Ia juga menekankan bahwa camat dan lurah tidak boleh melakukan intervensi terhadap koordinator PKH. “Jika ada intervensi, laporkan ke Komisi V. Kami siap kawal pengajuan revisi data agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Warga juga mengeluhkan tidak adanya lahan pemakaman di kawasan Talang Karet dan Sentosa. Taufik menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel terkait masalah ini.
Masalah drainase turut disoroti karena kerap menyebabkan banjir di permukiman. Aryuda menjelaskan persoalan tersebut telah masuk dalam usulan reses sebelumnya. “Kita dorong agar rencana normalisasi drainase masuk program kerja tahun 2026,” katanya.
Romiana Hidayati menekankan pentingnya peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Ia mengingatkan bahwa pendanaan posyandu tidak dapat dianggarkan dari APBD sehingga diperlukan dukungan CSR dan kolaborasi dengan sektor terkait.
Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Sumsel, H. Muhammad Toha, menanggapi aspirasi masyarakat di bidang pemuda dan perempuan. Menurutnya, meskipun saat ini belum tersedia anggaran khusus, pihaknya akan mengusulkan alokasi dengan mitra dinas terkait dalam rapat anggaran pembahasan.
Koordinator reses, Chairul S. Madiah, menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel. “Kami hanya menyambung lidah rakyat. Semua usulan akan kami perjuangkan agar mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya. (#)
