TRIKPOS.COM, PALEMBANG | Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, S.H., M.S.E, menandatangani kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia. Penandatanganan ini berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Sumsel pada Senin (6/1/2025), sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Elen Setiadi menyambut baik kolaborasi tersebut, yang merupakan tindak lanjut dari program dengan alokasi dana sekitar Rp 10 miliar yang telah dialokasikan ke Sumsel.
“Bukan soal nilai dananya yang utama, tetapi ini adalah langkah awal yang baik. Kita berharap pelayanan dan pelaksanaan program ini dapat berjalan maksimal,” ujar Elen.
Ia juga mengungkapkan harapannya agar kerja sama ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan di Sumsel. “Saya optimistis, dengan kerja sama ini, tujuan-tujuan yang direncanakan dapat tercapai,” tambahnya.
Program REDD+ dan Alokasi Dana Rp 10,8 Miliar
Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Regina Ariyanti, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Result Based Payment (RBP) dari program Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).
Berdasarkan Keputusan Menteri KLHK Nomor SK.673/MenLHK/PPI/PPI.3/6/2023, RBP merupakan salah satu mekanisme pendanaan yang bertujuan mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.
Regina menyampaikan bahwa lembaga perantara yang ditunjuk dalam pelaksanaan program ini adalah badan yang telah bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
“Provinsi Sumsel menerima alokasi dana sekitar Rp 10,8 miliar. Sebanyak 85 persen dari dana tersebut digunakan untuk pendanaan kegiatan, sementara 15 persen dialokasikan untuk biaya operasional,” jelas Regina.
Melalui kerja sama ini, diharapkan pengelolaan lingkungan di Sumsel dapat semakin optimal, terutama dalam upaya menekan angka deforestasi dan menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.
