PALEMBANG, TRIKPOS com– Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menegaskan bahwa Bantuan Gubernur Bersifat Khusus (Bangubsus) yang diberikan kepada kabupaten/kota harus dikelola secara akuntabel, efisien, efektif, dan yang paling penting, tepat sasaran.
Pernyataan ini disampaikannya setelah menerima audiensi Wali Kota Lubuklinggau Rachmat Hidayat dan Bupati Banyuasin Askolani Jasi, S.H., M.H., di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Kamis (20/3/2025) siang.
Menurut Herman Deru, terdapat tiga alasan utama dalam pemberian Bangubsus. Pertama, program yang bersifat super prioritas bagi daerah, seperti program yang sempat terhenti akibat pergantian kepemimpinan. Kedua, program yang merupakan janji kepala daerah terpilih, seperti pembangunan infrastruktur yang dijanjikan saat kampanye. Ketiga, program reguler yang diajukan oleh pemerintah daerah.
“Jika nanti mendapat stimulus ini, saya minta bupati dan wali kota melaksanakannya dengan penuh akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan tentunya harus benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Herman Deru menjelaskan bahwa besaran nilai Bangubsus sangat bergantung pada pemaparan yang dilakukan oleh kepala daerah. Setiap proposal akan ditelaah oleh tim verifikasi khusus untuk memastikan kelayakan bantuan yang diajukan.
“Dalam menentukan besaran bantuan, sangat tergantung pada pemaparan dari kepala daerah. Mereka harus menyampaikan secara detail program prioritas daerahnya, yang nantinya akan dikaji oleh tim verifikasi,” jelasnya.
Bangubsus Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
Gubernur menegaskan bahwa Bangubsus lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Bantuan gubernur bisa diberikan melalui berbagai cara, baik berdasarkan informasi yang diterima langsung oleh gubernur, hasil kunjungan lapangan, maupun rekomendasi dari DPRD saat mereka melakukan kunjungan spesifik atau reses,” paparnya.
Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Lubuklinggau, Rachmat Hidayat, menyampaikan usulan program kegiatan yang diajukan melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK), khususnya untuk pembangunan infrastruktur di Lubuklinggau.
“Besar harapan kami agar pembangunan infrastruktur di Lubuklinggau bisa disetujui melalui tim evaluasi dan verifikasi, sehingga fasilitas publik di kota kami semakin baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Banyuasin Askolani Jasi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan program pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan rumah sakit.
“Alhamdulillah, Pak Gubernur merespons dengan sangat positif, terutama terkait pembangunan jalan poros di daerah-daerah yang saat ini masih menjadi kendala utama,” tandasnya. (#)
