PALEMBANG, TRIKPOS .com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang, menerima kunjungan Widyaiswara Utama Sespim Irjen Pol Tomex Korniawan beserta rombongan dalam rangka Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Dikreg ke-34 tahun 2025. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Gubernur Sumsel, Senin (21/4/2025).
Irjen Pol Tomex Korniawan menjelaskan bahwa kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk menjalin silaturahmi, tetapi juga untuk mempelajari dan memperoleh informasi menyeluruh mengenai Provinsi Sumsel.
“Mohon bantuan dan arahan dari Bapak Gubernur, agar para peserta PKDN dapat memahami Sumsel secara lebih jelas dan komprehensif,” ujarnya.
Gubernur Herman Deru menyambut baik maksud tersebut dan mengaku merasa terhormat. Ia menuturkan, dalam 61 hari masa jabatannya pada periode kedua sebagai Gubernur Sumsel (2025–2030), kunjungan ini menjadi bentuk apresiasi yang membanggakan.
“Sumsel merupakan provinsi terluas di Pulau Sumatera, terdiri dari 17 kabupaten/kota. Dahulu dikenal sebagai bagian dari Sumbagsel. Saya ini adalah Gubernur ke-17 dan juga Gubernur ke-20, karena sempat ada jeda dengan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur,” jelas Herman Deru.
Ia menambahkan, Sumsel merupakan wilayah yang besar dengan masyarakat yang sangat heterogen. Salah satu kabupaten, yaitu OKI, bahkan memiliki luas wilayah yang setara dengan negara Timor Leste.
Menurutnya, tiap sungai besar di Sumsel seperti Komering, Enim, Lematang, dan Ogan menjadi penanda keberadaan suku-suku besar yang tinggal di sepanjang alirannya. Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel tergolong rata-rata, kekayaan sumber daya alam menjadi kekuatan utama provinsi ini.
“Berbeda dengan DKI Jakarta yang APBD-nya besar dari bagi hasil pajak, Sumsel mengandalkan potensi pajak kendaraan sebagai sumber pendapatan terbesar,” ujarnya.
Herman Deru juga menyampaikan harapannya agar peserta PKDN Sespimti ke depan, saat menjabat sebagai bagian dari Forkopimda, dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Ia mendorong agar kunjungan ini dimanfaatkan untuk berdiskusi secara singkat namun dinamis mengenai isu-isu strategis, seperti pengelolaan pertambangan, minerba, digitalisasi, serta peran Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
“Digitalisasi memang penting, namun harus dibarengi dengan regulasi yang tepat. Untuk urusan pangan, saya setuju langkah pemerintah pusat menghentikan impor. Selain itu, sinergi antara kabupaten/kota, provinsi, dan Forkopimda harus disertai dengan peningkatan literasi digital masyarakat,” pungkasnya. (#)
