PALEMBANG, TRIKPOS.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmennya dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan melalui penguatan regulasi daerah, peningkatan layanan perlindungan, serta pembangunan kolaborasi multipihak yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, saat membuka seminar peringatan Hari Ibu 2025 di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (4/12/2025).
Seminar bertema “Perempuan Berdaya, Bebas dari Kekerasan Menuju Indonesia Emas 2045” dinilai relevan dengan tantangan yang dihadapi perempuan saat ini, khususnya meningkatnya berbagai bentuk kekerasan, baik di ruang fisik maupun digital.
Dalam sambutannya, Edward menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk menjamin rasa aman bagi seluruh warga, khususnya perempuan.
“Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius. Bentuknya terus berkembang, mulai dari fisik, psikologis, seksual, ekonomi, hingga kekerasan berbasis digital. Ini tantangan bersama yang harus ditangani secara serius, sistematis, dan berkelanjutan,” ujar Edward.
Ia menekankan bahwa kekerasan tidak hanya melukai korban secara personal, tetapi juga berdampak luas terhadap ketahanan keluarga, stabilitas sosial, serta menghambat pembangunan daerah secara menyeluruh.
Edward kemudian memaparkan lima pilar utama yang terus diperkuat Pemprov Sumsel, yakni penguatan regulasi daerah, peningkatan layanan perlindungan korban, pengembangan sistem data terintegrasi, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta penguatan kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan dunia pendidikan.
Ia berharap seminar tersebut menjadi ruang strategis untuk merumuskan langkah konkret, sekaligus melahirkan rekomendasi dan jejaring kerja yang solid dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Sumsel.
“Secara khusus kami mengajak para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan, berani bersuara, peduli, dan tidak membiarkan kekerasan terjadi di lingkungan sekitar. Sementara organisasi perempuan diharapkan terus memperkuat komitmen, advokasi, dan pendampingan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumsel, Muhammad Zaki Aslam, S.I.P., M.Si., mengungkapkan bahwa hingga November 2025 tercatat sebanyak 587 kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan laki-laki.
Menurutnya, seminar tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pencegahan kekerasan, khususnya di kalangan generasi muda.
“Selain membangun kesadaran, forum ini juga bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, lembaga layanan, dan masyarakat luas, serta membekali peserta dengan pengetahuan dan keberanian untuk menjadi agent of change,” tutupnya. (#)
