PALEMBANG, TRIKPOS.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya penguatan demokrasi substantif seiring capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumsel Tahun 2024 yang berada pada kategori baik dengan skor 82,71. Capaian tersebut dinilai tidak hanya mencerminkan aspek politik, tetapi juga kualitas demokrasi dari sisi ekonomi dan sosial.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Pengukuran IDI Provinsi Sumsel Tahun 2025 di Auditorium Bina Praja, Palembang, Rabu (11/2/2026).
Edward mengatakan, IDI merupakan instrumen strategis pemerintah untuk mengevaluasi kualitas demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Indeks ini tidak sekadar menghadirkan angka statistik, tetapi merefleksikan kondisi kebebasan sipil, pemenuhan hak politik warga negara, serta kinerja lembaga-lembaga demokrasi.
Menurut dia, pelaksanaan FGD memiliki peran penting dalam menghimpun pandangan dan klarifikasi dari para pemangku kepentingan yang memahami dinamika demokrasi di Sumatera Selatan sepanjang 2025. Masukan tersebut menjadi bagian krusial dalam memastikan hasil pengukuran IDI benar-benar objektif dan akurat.
Edward menjelaskan, pemerintah kini melakukan pembaruan metodologi pengukuran IDI. Jika sebelumnya demokrasi lebih banyak dilihat dari aspek politik, metode terbaru memasukkan dimensi ekonomi dan sosial sebagai bagian dari kedaulatan rakyat.
“Dalam Demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat tidak hanya berada pada ranah politik, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam menentukan dan memenuhi kebutuhan dasar dari sisi ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Secara metodologis, pengukuran IDI terbaru mencakup tiga dimensi utama dengan 22 indikator. Penerapan metode ini berdampak pada penyesuaian kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk struktur keanggotaan kelompok kerja, masa berlaku, serta dukungan anggaran.
Di tingkat provinsi, keanggotaan kelompok kerja diperluas dengan melibatkan instansi perwakilan pemerintah pusat, perangkat daerah, serta lembaga nonstruktural. Masa kerja kelompok ditetapkan selama lima tahun mengikuti masa jabatan kepala daerah, sementara dukungan anggaran diusulkan melalui Musrenbangda dan ditetapkan sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) gubernur.
“Pengukuran IDI kini dilakukan secara simultan dari dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, IDI Sumatera Selatan Tahun 2024 mencapai angka 82,71 dan masuk kategori baik. Ini tentu menjadi capaian yang patut disyukuri,” kata Edward.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk perbaikan berkelanjutan. Melalui FGD ini, pemerintah berharap memperoleh masukan konstruktif terhadap indikator IDI, validasi data atas peristiwa demokrasi yang terjadi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.
“Partisipasi aktif seluruh peserta sangat diperlukan agar hasil pengukuran IDI Sumatera Selatan Tahun 2025 benar-benar kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berkomitmen terus memperkuat kehidupan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut sejalan dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum, serta perluasan partisipasi publik dalam pembangunan.
Edward menegaskan, demokrasi yang sehat merupakan prasyarat utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan, menurut dia, tidak akan bermakna apabila rakyat tidak menjadi subjek sekaligus penikmat kemajuan.
“Demokrasi Pancasila adalah jalan menuju kemajuan yang bermakna bagi rakyat. Dengan kerja bersama seluruh komponen bangsa, kita berharap saat Indonesia memasuki usia emas 2045, demokrasi kita telah menjadi demokrasi substantif yang terkonsolidasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel Ari Narsa mengatakan, pelaksanaan FGD ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 200.2.1/E/64/2024 tentang dukungan penyelenggaraan Indeks Demokrasi Indonesia.
Peserta FGD berasal dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah, pimpinan partai politik, akademisi, cendekiawan, organisasi kemasyarakatan, hingga pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Tim Statistik Hansos BPS Provinsi Sumsel Zahira. (#)
