PALEMBANG , TRIKPOS.com— Gangguan pasokan listrik yang kerap terjadi di kawasan tambak udang PT Wachyuni Mandira, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dinilai berpotensi mengganggu keberlanjutan industri perikanan budidaya dan ribuan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pun turun tangan untuk mencari solusi konkret.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra memimpin rapat koordinasi lintas sektor guna membahas permasalahan tersebut di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, Selasa (6/1/2026). Rapat dihadiri perwakilan PLN, perangkat daerah terkait, serta pengelola dan perwakilan perkumpulan petambak udang di kawasan PT Wachyuni Mandira.
Edward Candra menyampaikan, rapat digelar sebagai respons atas keluhan masyarakat dan pelaku usaha tambak yang terdampak gangguan listrik berulang, terutama pada malam hari. Kondisi tersebut dinilai sangat krusial mengingat operasional tambak udang membutuhkan pasokan listrik yang stabil untuk sistem aerasi, sirkulasi air, dan pengendalian kualitas lingkungan tambak.
“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kita perlu memetakan kondisi di lapangan secara objektif agar solusi yang diambil tepat sasaran,” kata Edward Candra.
Ia menegaskan Pemprov Sumsel berkomitmen memfasilitasi koordinasi antara pihak PLN dan pengelola tambak untuk mencari langkah penyelesaian yang berkelanjutan, mengingat sektor tambak udang memiliki kontribusi ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat sekitar.
Dalam rapat tersebut, perwakilan perkumpulan petambak menyampaikan bahwa keterbatasan daya listrik menjadi penyebab utama seringnya pemadaman. Mereka mengusulkan penambahan trafo serta peningkatan kapasitas jaringan listrik agar kebutuhan operasional tambak dapat terpenuhi secara optimal.
Selain itu, petambak juga mengusulkan pembangunan pos pelayanan PLN yang lebih dekat dengan kawasan tambak guna mempercepat penanganan gangguan teknis di lapangan. “Gangguan listrik berdampak langsung pada produksi dan berisiko menimbulkan kerugian besar. Kami berharap ada solusi permanen,” ungkap salah satu perwakilan petambak.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Aries Irwan Wahyu menjelaskan bahwa kawasan tambak udang PT Wachyuni Mandira merupakan sentra budidaya strategis yang telah beroperasi sejak 1996.
Menurutnya, kawasan tersebut menyerap hampir 10 ribu tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Namun pada 2025, produktivitas tambak tercatat mengalami penurunan, salah satunya akibat keterbatasan infrastruktur pendukung.
“Jaringan listrik PLN memang sudah masuk sejak 2019, tetapi kapasitasnya belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan kawasan tambak,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama ini pengelolaan jaringan listrik di kawasan tersebut masih dilakukan secara swadaya oleh pengelola tambak dan masyarakat, sehingga rawan gangguan dan tidak ideal untuk industri berskala besar.
Aries juga menegaskan bahwa PT Wachyuni Mandira merupakan satu-satunya kawasan tambak udang yang memiliki legalitas resmi di wilayah tersebut, sementara kawasan tambak lainnya berada di area hutan lindung dan dinyatakan ilegal.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Sumsel berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, PLN, dan pengelola tambak untuk segera menindaklanjuti hasil pembahasan dengan langkah konkret.
Penyelesaian persoalan kelistrikan di kawasan tambak udang tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha, melindungi lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor perikanan budidaya di Sumatera Selatan.
