Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Herman Deru: Sumsel Sigap Antisipasi Kondisi Nasional Pasca Demo

TRIKPOS.com, PALEMBANG — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru dalam menjaga stabilitas daerah pasca gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah yang digelar secara virtual, Selasa (2/9). Rapat diikuti jajaran kepala daerah, termasuk Sekda Sumsel Edward Candra dari Command Center Pemprov Sumsel.

Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya peran kepala daerah bersama Forkopimda dalam merespons dinamika sosial politik, khususnya setelah aksi demonstrasi di DPR/MPR Jakarta yang berujung ricuh dan menewaskan seorang pengemudi ojek online.

“Dari laporan yang kami terima, ada 107 titik aksi di 30 provinsi. Kepala daerah harus cepat memetakan potensi, membedakan demonstrasi damai dan aksi anarkis,” ujar Tito.

Ia juga mengingatkan kepala daerah untuk merangkul tokoh agama, masyarakat, dan akademisi, serta memperbanyak komunikasi sosial agar ketegangan tidak meluas. Program pro-rakyat seperti pasar murah, menurutnya, efektif menekan inflasi sekaligus meredam gejolak sosial.

“Situasi sedang sensitif. Tunda dulu kegiatan seremonial bernuansa hura-hura, lebih baik adakan santunan. Jangan ada flexing atau pamer kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya,” tegasnya.

Tito secara khusus menilai langkah cepat Herman Deru patut dicontoh. Gubernur Sumsel sebelumnya menggelar rapat dengan Forkopimda dan mengimbau tokoh agama untuk menjaga kondusifitas wilayah. Ia juga menyalurkan bantuan 50 ton beras bagi 6.250 driver online pada 1 September sebagai respons aspirasi komunitas ojek online.

“Respons cepat ini membuat Sumsel tetap aman di tengah gejolak nasional,” kata Tito.

Dalam rapat yang sama, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan ketersediaan stok pangan nasional aman hingga akhir 2025. Ia juga menyebut pemerintah akan mempercepat pembentukan koperasi desa dengan menugaskan ASN PPPK di setiap unit koperasi. (#)