PALEMBANG , TRIKPOS com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, S.H., M.S.E., menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Griya Agung, Kamis (30/1/2025). Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis, termasuk kebijakan pendidikan, tingkat kemiskinan, serta pemanfaatan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel.
Dalam diskusi tersebut, Elen Setiadi menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di Sumsel saat ini cukup terkendali, dan angka kemiskinan menunjukkan perbaikan. Salah satu faktor keberhasilannya adalah inisiasi Sekretariat Bersama untuk Peningkatan Ekonomi Sumsel, yang telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan nasional serta stabilitas inflasi.
“Kami menginisiasi sekretariat bersama untuk meningkatkan ekonomi Sumsel. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi relatif sama dengan nasional, inflasi terkendali, dan pengentasan kemiskinan menunjukkan hasil positif. Kami juga sangat mengapresiasi kunjungan kerja ini sebagai wadah diskusi yang konstruktif,” ujar Elen.
Lebih lanjut, Elen berharap tim Komisi X DPR RI dapat turut memperhatikan data ketenagakerjaan, mengingat saat ini data yang tersedia baru diperbarui setiap enam bulan sekali, yang dinilai kurang responsif terhadap dinamika ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan BPS dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Kami telah mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk selalu menggunakan data BPS dalam merumuskan kebijakan agar lebih akurat dan efektif,” tegasnya.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, M.Y. Esti Wijayati, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menggali serta menyerap aspirasi dari BPS, masyarakat, dan pemerintah daerah.
“Melalui pertemuan ini, kami berharap mendapatkan data faktual serta pemetaan masalah yang dihadapi, khususnya terkait kebijakan di dunia pendidikan,” kata Esti.
Ia juga memaparkan data strategis terkait Sumsel, di antaranya jumlah penduduk miskin per Maret 2024 yang mencapai 984.230 jiwa serta 80.794 penduduk yang belum pernah bersekolah (BPB). Selain itu, angka putus sekolah di seluruh kabupaten/kota Sumsel tercatat sebanyak 157.280 jiwa.
M.Y. Esti Wijayati berharap data ini dapat menjadi acuan bagi Pemprov Sumsel dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif.
“Akurasi data BPS sangat penting dalam perumusan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kami berharap angka-angka ini dapat menjadi rujukan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Sumsel,” tuturnya.
Ia juga mendorong adanya sinergi antara BPS dan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan serta identifikasi isu-isu strategis di Sumsel.
Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman, serta anggota Komisi X DPR RI seperti Denny Cagur, H. Muhammad Nur Purnamasidi, Ferdiansyah, Lita Machfud Arifin, H. Moch. Iqbal Romzi, Drs. H. Muslimin Bando. Selain itu, hadir pula Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI M. Habibullah, Direktur Sekolah Menengah Pertama Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek Maulani Mega Hapsari, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumsel Ayu Nur Suri, serta para kepala OPD Sumsel.
Dengan pertemuan ini, diharapkan ada langkah konkret dalam perbaikan kebijakan pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta pemanfaatan data yang lebih akurat dan cepat untuk pembangunan Sumsel yang lebih baik. (#)
