TRIKPOS.COM, PALEMBANG | Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, S.H., M.S.E., secara virtual membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel. Acara yang digelar di Ballroom Hotel Beston Palembang pada Selasa, 12 November 2024 ini, dihadiri oleh para pimpinan DPRD Sumsel, Sekda Sumsel, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.
Dalam arahannya, Elen menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan APBD. Rakor ini menjadi langkah penting bagi Pemprov Sumsel untuk memastikan pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan bebas dari perilaku koruptif, sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, terutama pada poin ke-7 yang mencakup reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
“Rakor ini penting untuk memastikan APBD Sumsel digunakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih. Pengelolaan APBD harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi langsung pada kualitas hidup masyarakat Sumsel,” ujar Elen.
Elen memaparkan tiga prinsip utama dalam perencanaan APBD. Pertama, seluruh anggaran harus berfokus pada kepentingan publik, memastikan setiap rupiah yang dikelola memberi dampak langsung atau tidak langsung bagi masyarakat. Kedua, proses perencanaan dan penganggaran harus berbasis pada data yang valid dan relevan untuk memastikan setiap keputusan anggaran sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
“Dengan pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi program yang benar-benar berdampak positif dan menghilangkan program yang kurang efektif,” katanya.
Ketiga, Elen menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran untuk memperkuat hubungan pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan publik.
Elen juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi makro Sumsel saat ini berada pada tren positif. Pada triwulan III tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumsel tercatat sebesar 5,04%, inflasi terkendali pada 1,09%, dan tingkat pengangguran berada pada angka 3,97%.
“Dengan pengelolaan anggaran yang bersih, manfaat pertumbuhan ekonomi ini akan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Sumsel,” ungkapnya.
Elen mengimbau agar pengelolaan keuangan daerah tetap fokus pada pemenuhan urusan wajib, mandatory spending, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, alokasi untuk belanja hibah dan bantuan keuangan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, setelah prioritas utama dipenuhi.
“Dalam pembahasan bersama dengan DPRD, semua pihak diharapkan dapat memaksimalkan perannya untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” tambah Elen.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Yosi Harvandi, mengatakan bahwa Rakor ini diadakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan APBD.
“Rakor ini diikuti oleh pimpinan DPRD Sumsel, anggota, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel,” jelas Yosi.
Ia menambahkan, Rakor ini bertujuan membantu pemerintah daerah mencapai efisiensi anggaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan dana publik. (#)
