SUMSEL  

PKBI Sumsel Buka Diskusi Terkait Partisipasi Politik Kaum Perempuan

TRIKPOS.COM, PALEMBANG |
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumsel membuka diskusi lokakarya dengan mitra lokal dan multi stakeholder.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan, disabilitas, kaum marginal pada pemilu mendatang, bertempat di Sekretariat PKBI Sumsel, Jum’at (21/7/2023).

Selaku narasumber, ketua PKBI Sumsel, Amirul Husni SH, Dosen FH Unsri, Taslim SH, Pembimbing konseling Dosen PGRI dan UIN Raden Fatah, Dr Maryani.

Direktur Eksekutif PKBI Sumsel, Nindi Nupita menyampaikan, peran partisipasi politik perempuan, kelompok yang sulit dijangkau atau marginal serta partisipasi politik masih rendah.

“Dilihat sudut pandang masih rentannya partisipasi politik kaum perempuan, perwakilan politik perempuan masih rendah dan dapat dilihat tingkat perwakilan DPR masih sangat minim,” ungkapnya.

Dikatakan Nindi, peran PKBI Sumsel kedepan akan meningkatkan sosialisasi lokakarya, memberikan edukasi kepada masyarakat kaum perempuan dan kelompok disabilitas, originalitas dan tingkatkan sosialisasi tentang peran bagaimana hak politik mereka tersampaikan.

“Seperti salah satu kegiatan sosialisasi hari ini, memberikan Informasi kepada masyarakat luas partisipasi dalam kegiatan Pemilu mendatang. Sasaran untuk kelompok kelompok perempuan marginal, disabilitas dan kalangan mahasiswa,” ujarnya.

“Harapan mudah mudahan kedepan peran dan tingkat partisipasi politik semakin meningkat terutama perwakilan perempuan,” tambahnya.

Dikatakan,Taslim SH, Dosen Fakultas Hukum Unsri selaku narsum. Menurut dia generasi muda harus peduli terhadap politik Pemilu 2024.

“Karena sebagai generasi penerus kalangan mahasiswa merupakan kontrol supaya pemilu 2024 berlangsung secara langsung jujur adil dan memilih pemimpin yang layak mampu menjembatani kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Terkait politik dikalangan kaum perempuan yang masih rentan, dijelaskan Taslim perlu penyadaran bagi kaum perempuan agar peduli terhadap hak hak nya untuk turun dalam politik pemilu 2024.

“Partisipasi politik perempuan harus ada perwakilan di parlemen guna menjembatani kepentingan kaum perempuan,” ucapnya.

Pembimbing konseling Dosen PGRI dan UIN Raden Fatah, Dr Maryani memaparkan tentang masalah dilapangan mengenai ketidakpahaman peran bagi kaum perempuan.

” Bukan hanya di kehidupan sosial dan politik tapi juga pemahaman hak hak mereka yang dimiliki seperti salah satunya Pemilu 2024 ini,” ucapnya. (WN)